Menurutnya, pelayanan publik merupakan mandat hukum, bukan hadiah negara. Karena itu, pejabat publik yang mengabaikan pelayanan sesungguhnya telah mengingkari hukum dan etika jabatan.
Ia menegaskan perlunya sanksi tegas bagi penyelenggara pelayanan publik yang "nakal" serta memperkuat peran Ombudsman dalam pengawasan layanan.
Ia juga mengingatkan untuk menghindari praktik "uang pelicin" dan menerapkan prinsip: "Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit."
Jika prinsip ini dijalankan, barulah pelayanan publik Sumatera Utara dapat benar-benar disebut baik.
Acara seminar ditutup dengan sesi tanya jawab yang berlangsung sangat antusias dari para dosen dan mahasiswa.*
(dh)
PEKANBARU Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyerahkan uang duka cita kepada keluarga almarhum Sekretaris Jenderal PWI Pu
NASIONAL
BENER MERIAH Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, SE mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meninjau langsung sejumlah titi
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti masih adanya masyarakat mampu yang menggunakan bahan baka
EKONOMI
MALUKU TENGGARA Kepolisian masih mendalami dugaan pembunuhan berencana terhadap Ketua DPD II Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Ru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akan menggelar program Gebyar Pajak 2026 sebagai upaya mengoptimalkan Pendapata
EKONOMI
MEDAN Harga daging ayam dan daging sapi di Sumatera Utara (Sumut) terpantau mengalami penurunan pada awal pekan ini. Ratarata harga kom
EKONOMI
NABIRE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pembangunan rumah susun (rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) di kawasan pu
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung rapat kerja (raker) Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah dalam
POLITIK
MEDAN Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, Ridwan Sujana Angsar, menegaskan bahwa institusi Kejari Medan tidak antikritik dan terbuka
NASIONAL
JAKARTA Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) mengusulkan pembentukan Dewan Advokat Nasional dalam revisi U
NASIONAL
