Gempa M7,1 Guncang Jepang, Kemlu Pastikan WNI di Kumamoto dan Kyushu Aman
JAKARTA Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang Jepang pada Selasa (28/7/2026). Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan tida
INTERNASIONAL
BATU BARA - Curah hujan ekstrem yang melanda sejumlah kabupaten/kota di Pulau Sumatera dalam beberapa hari terakhir memicu banjir di berbagai wilayah.
Air merendam permukiman warga, fasilitas umum, hingga bangunan sekolah. Aktivitas masyarakat nyaris lumpuh, dan ribuan siswa tidak bisa bersekolah karena ruang kelas terendam serta akses jalan menuju sekolah terputus.
Baca Juga:
Di tengah kondisi tersebut, muncul persoalan lain yang tak kalah penting: dugaan pemborosan anggaran dalam distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
.jpeg)
Pantauan Lapangan: Sekolah Sepi, Kotak MBG Tetap Berdatangan
Tim wartawan bitvonline meninjau sejumlah sekolah di Kecamatan Talawi dan Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.
Dari hasil penelusuran, ditemukan fakta yang mengundang tanda tanya.
Di beberapa sekolah, hanya sekitar 50 siswa yang hadir. Bahkan, terdapat sekolah yang benar-benar kosong akibat akses jalan tertutup banjir.
Meski demikian, kotak-kotak MBG tetap dikirim ke sekolah seperti hari biasa. Di ruang guru, tampak tumpukan kotak makanan yang seharusnya dibagikan kepada siswa.
Pertanyaannya: untuk siapa makanan itu disiapkan jika siswa tidak hadir?
Seorang staf sekolah mengaku tidak memiliki panduan jelas terkait mekanisme distribusi ketika terjadi absensi massal akibat bencana.
Distribusi MBG: Berdasarkan Kehadiran atau Data Siswa Terdaftar?
Dapur penyedia MBG disebut tetap beroperasi normal dan mengirim makanan sesuai jadwal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar perhitungan distribusi:
Apakah makanan dikirim berdasarkan jumlah siswa yang hadir?
Atau berdasarkan jumlah siswa terdaftar?
Jika distribusi dilakukan menurut data siswa terdaftar, maka potensi pemborosan sangat besar karena ratusan kotak MBG berisiko tidak tersalurkan.
Ini berarti anggaran negara yang tidak kecil terancam tidak tepat sasaran.
Sebaliknya, jika makanan dikirim hanya untuk siswa yang hadir, muncul pertanyaan lain:
Apakah laporan klaim anggaran juga disesuaikan?
Atau justru tetap diklaim penuh, misalnya satu dapur melayani hingga 3.000 siswa meski sebagian besar tidak hadir akibat banjir?
Tanpa kejelasan, celah penyimpangan terbuka lebar.
Fakta Tambahan: Sebagian Orang Tua Melarang Anak Mengonsumsi MBG
Investigasi lapangan juga menemukan kecenderungan lain. Di sejumlah sekolah, sebagian orang tua justru melarang anak mereka mengonsumsi MBG.
Alasan yang muncul antara lain:
- kekhawatiran atas kebersihan makanan,
- kualitas bahan baku, dan
- adanya laporan siswa yang mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi MBG.
Situasi ini menambah jumlah kotak makanan yang tidak tersalurkan, bahkan ketika siswa hadir di sekolah. Kondisi bencana seperti banjir memperbesar angka ketidakterserapan tersebut.
Minim Pengawasan, Celah Penyimpangan Makin Terbuka
Absensi siswa dalam jumlah besar seharusnya diikuti penyesuaian distribusi MBG.
Namun lemahnya koordinasi antara sekolah, penyedia makanan, dan dinas terkait membuat potensi pemborosan semakin besar.
Tanpa pencatatan kehadiran yang akurat, verifikasi distribusi yang jelas, serta transparansi dalam pelaporan klaim anggaran, program MBG rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Harapan Akan Pengawasan yang Lebih Ketat
Masyarakat berharap pemerintah pusat memperketat pengawasan pelaksanaan MBG, terutama di wilayah yang terdampak bencana.
Program ini memiliki tujuan mulia dan melibatkan anggaran yang besar. Tanpa pengawasan yang kuat, terutama di tengah situasi darurat seperti banjir, potensi kebocoran anggaran dapat terjadi kapan saja.*
(ad)
JAKARTA Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang Jepang pada Selasa (28/7/2026). Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan tida
INTERNASIONAL
SURABAYA Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) merespons hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mencatat tingka
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik suap dalam pengurusan dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memastikan gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan ditanggung m
NASIONAL
JAKARTA Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk pertama kalinya menghadiri rapat Komite Stabilitas Sistem Keu
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu yang menyebut dirinya bakal merangkap jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesi
NASIONAL
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) resmi mencabut laporan polisi terhadap pengacara Hotman Paris Hutapea terkait pernyataannya
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan fenomena El Nino kini telah memasuki kategori kuat. Kondisi ters
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Briptu MZ, anggota Polres Aceh Selatan yang d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong penguatan jaminan kesehatan bagi para mitra Gojek melalui k
PEMERINTAHAN