Komisi III DPR Panggil Kejari Karo Terkait Polemik Perkara Amsal Sitepu
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
PRINGSEWU – Sebanyak 53 guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah dan 13 pejabat fungsional guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dilantik oleh Bupati Riyanto Pamungkas di Balai Pekon Wonosari, Kecamatan Gadingrejo, Jumat (13/2/2026).
Pelantikan ini dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Dra. Titik Puji Lestari, M.M., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Dr. Supriyanto, serta Kepala BKPSDM Endi Fauzi, S.T., M.T.
Bupati Riyanto menegaskan, jabatan kepala sekolah adalah posisi strategis yang menentukan arah dan kualitas pendidikan.Baca Juga:
"Kepala sekolah bukan hanya manajer administrasi, tetapi juga pemimpin pembelajaran, teladan bagi guru, inspirasi bagi peserta didik, dan penggerak kemajuan sekolah," ujarnya.
Ia berharap para kepala sekolah mampu menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan inklusif serta mendorong prestasi akademik dan non-akademik melalui budaya disiplin, belajar, dan berprestasi.
"Jadilah pemimpin yang mendengar, membina, dan menggerakkan. Libatkan guru, komite sekolah, orang tua, dan seluruh pemangku kepentingan," tegas Bupati.
Selain itu, Bupati juga mengingatkan pejabat fungsional guru tentang pentingnya integritas, keahlian, dan komitmen tinggi dalam melaksanakan tugas mendidik, membimbing, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
"Guru adalah ujung tombak pembangunan SDM. Jabatan ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan," pungkasnya.
Pelantikan ini menjadi salah satu langkah strategis Pemkab Pringsewu untuk memperkuat kualitas pendidikan melalui kepemimpinan yang visioner dan profesional di setiap sekolah.*
(dh)
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keputusan K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menuntut investigasi cepat, transparan, dan komprehensif atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebanyak 10.000 warga Kota Medan akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 200.000 per bulan melalui Program Keluarga Harapan (PK
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pakar digital dan forensik sekaligus tersangka pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), Rismo
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) memastikan langkah banding atas vonis terhadap Fandi Ramadhan, terkait kasus narkob
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Kepala UPTD Gunung Tua PUPR, Rasuli Efendi Sir
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan penanganan sampah menjadi fokus utama Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Pernyat
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya setelah majelis hakim Pengadilan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL