JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah sebagai upaya memperkuat pemenuhan hak pendidikan bagi warga negara.
Perpres yang ditandatangani pada 26 Januari 2026 itu menegaskan kewajiban negara dalam menjamin hak pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun yang hingga kini masih menghadapi tantangan putus sekolah.
Dalam beleid tersebut, pemerintah menyebut masih adanya anak usia sekolah yang tidak mengakses pendidikan formal, baik karena tidak pernah bersekolah, putus sekolah, maupun tidak melanjutkan jenjang pendidikan.Baca Juga:
"Perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah," demikian tertulis dalam konsideran aturan tersebut.
Perpres ini mendefinisikan anak sebagai warga negara berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
Sementara Anak Tidak Sekolah mencakup anak usia 6–18 tahun yang tidak pernah bersekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Aturan ini juga memperkenalkan kategori "anak berisiko putus sekolah", yakni anak yang masih bersekolah namun rentan berhenti karena faktor ekonomi, keluarga, maupun lingkungan.
Pemerintah menetapkan sembilan kelompok sasaran dalam kebijakan ini, antara lain anak di daerah khusus, pekerja anak, anak penyandang disabilitas, anak jalanan, anak telantar, anak korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban perkawinan anak, serta anak dalam kondisi rentan lainnya.
Dalam Pasal 12, strategi pencegahan dilakukan melalui penguatan layanan pendidikan, penguatan satuan pendidikan, dan penguatan edukasi masyarakat.
Sementara itu, penanganan Anak Tidak Sekolah dilakukan melalui empat tahapan, yakni pendataan, penjangkauan, pengembalian ke sistem pendidikan, dan pendampingan berkelanjutan.
"Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," demikian bunyi ketentuan penutup dalam beleid tersebut.
Kebijakan ini menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk menekan angka putus sekolah sekaligus memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan di seluruh Indonesia.*
(km/ad)
JAKARTA Salah satu pendiri Yayasan Sekolah Harapan Ibu, Yan Sofyan Syafe&039i, menyatakan keprihatinannya atas penemuan ratusan senjat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polisi mendalami identitas Febrio Adiono, staf administrasi Kejaksaan Agung (Kejagung), yang disebut menjadi salah satu orang ya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Telur selama ini dikenal sebagai salah satu sumber makanan bergizi. Selain mengandung protein berkualitas tinggi, telur juga men
KESEHATAN
JAKARTA TNI Angkatan Laut menggagalkan dugaan penyelundupan narkotika jenis ketamine seberat sekitar 1,3 ton di perairan Riau. Barang te
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dokter Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa membantah anggapan bahwa dirinya mundur atau takut menghadapi polemik ijazah Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Akses menuju objek wisata pemandian air panas Sidebukdebuk di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Sumatera Ut
PARIWISATA
JAKARTA Pengamat politik Arifki Chaniago menilai keputusan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep untuk maju dan
POLITIK
JAKARTA Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai munculnya sejumlah nama kepala daerah dalam berbagai su
POLITIK
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang turun langsung meninjau pembangunan jalan semenisasi s
PEMERINTAHAN
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., mengunjungi Pesantren Darul Falah di Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, Sumate
PENDIDIKAN
