Purbaya: UU PFII Jadi Kunci Indonesia Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pembentukan UndangUndang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjad
EKONOMI
JAKARTA– Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, pemerintah menegaskan langkah tersebut bukan kewajiban yang harus dijalankan seluruh kampus di Indonesia.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian BrianYuliarto mengatakan perguruan tinggi dapat membangun SPPG sebagai bagian dari program teaching factory atau sarana praktik langsung bagi mahasiswa.
Menurut Brian, keberadaan SPPG di lingkungan kampus dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran, penelitian, hingga pengembangan inovasi yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).Baca Juga:
"Nah, bahwa kemudian ada beberapa kampus yang membuat SPPG dalam rangka teaching factory, dalam rangka mahasiswa praktik, dalam rangka itu juga sekaligus diteliti, kami mempersilakan kepada kampus-kampus tersebut," ujar Brian dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (3/6/2026).
Meski demikian, Brian menegaskan Kemdiktisaintek tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan seluruh perguruan tinggi mendirikan dapur SPPG. Keterlibatan kampus dalam program nasional, kata dia, dapat dilakukan melalui berbagai cara sesuai bidang keilmuan masing-masing.
"Kami tidak pernah mengeluarkan edaran bahwa setiap kampus harus mendirikan dapur SPPG," tegasnya.
Brian menjelaskan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk melalui riset, inovasi teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia.
Dalam konteks program MBG, kampus didorong untuk melakukan penelitian yang dapat memberikan dampak jangka panjang, seperti studi mengenai penurunan angka stunting, peningkatan kualitas gizi masyarakat, hingga evaluasi efektivitas program.
Ia mencontohkan sejumlah penelitian internasional menunjukkan program makan bergizi berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap penurunan stunting apabila dijalankan secara berkelanjutan dan terukur.
Sebelumnya, mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sempat mendorong perguruan tinggi agar memiliki setidaknya satu SPPG untuk mendukung peningkatan gizi nasional. Bahkan beberapa kampus seperti Universitas Hasanuddin dan IPB University telah lebih dulu mengembangkan fasilitas tersebut.
Kemdiktisaintek berharap perguruan tinggi dapat mengambil peran aktif dalam menyukseskan program-program nasional melalui kontribusi akademik, penelitian, dan inovasi tanpa harus dibatasi pada pembangunan fasilitas tertentu.*
(d/dh)
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pembentukan UndangUndang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjad
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi meningkatkan penanganan perkara operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Lombok Barat,
NASIONAL
JAKARTA Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEP
NASIONAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia
NASIONAL
MEDAN Tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian korban pada hari kedua pascaledakan rumah mewah di Kompleks Grand Polonia,
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memiliki sistem perlindungan sosial yang kuat melalui berbagai program bantuan pe
NASIONAL
MEDAN Tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian korban pascaledakan rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, Sumate
PERISTIWA
MEDAN Ledakan dahsyat mengguncang sebuah rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Senin (20/7/2026).
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan bahwa pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan salah satu sektor yang paling re
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi pemerintahan (Government Technology) sebagai langkah st
NASIONAL