Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk segera membentuk tim khusus guna mengevaluasi buku-buku ajar di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan materi pembelajaran yang digunakan siswa tetap relevan dengan perkembangan zaman dan teknologi.
Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang berlangsung sekitar dua jam di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (11/6/2026) malam.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden menaruh perhatian besar terhadap sektor pendidikan, termasuk kualitas buku ajar yang digunakan peserta didik.Baca Juga:
"Beliau (Mendikdasmen) diberi tugas oleh Presiden untuk sesegera mungkin membentuk tim untuk mempelajari buku ajar atau buku pelajaran bagi seluruh peserta didik kita, yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Kita tidak ingin kalah dengan buku-buku pelajaran dari luar," ujar Prasetyo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jumat (12/6/2026).
Prasetyo menambahkan, dalam rapat tersebut pemerintah juga membahas berbagai isu pendidikan lainnya, mulai dari infrastruktur pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, hingga kualitas tenaga pendidik di Indonesia.
"Diskusi hampir dua jam lebih, betul-betul pemerintah dan Bapak Presiden sangat concern terhadap masalah pendidikan," jelasnya.
Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu'ti memaparkan sejumlah program yang tengah berjalan, termasuk revitalisasi sekolah, pembangunan sekolah nasional terintegrasi, serta pemanfaatan teknologi pendidikan seperti interactive flat panel (IFP).
Di sektor peningkatan kualitas guru, Kemendikdasmen telah menyalurkan 12.500 beasiswa pada 2025 untuk guru yang belum bergelar D4 atau S1 melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
"Program ini sudah berjalan dengan sistem RPL, sudah masuk semester kedua dan insya Allah sebagian akan bisa diwisuda pada tahun ini," kata Mu'ti.
Tahun ini, pemerintah juga menargetkan 150.000 guru penerima beasiswa serupa dengan skema dan nominal bantuan yang sama, yakni Rp3 juta per semester.*
(d/dh)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL