Buntut Temuan BPK soal Dana BOS, 326 Kepala Sekolah di Sulsel Ajukan Pengunduran Diri

"Kalau pengelolaan anggaran tidak tertib, itu menjadi bagian dari evaluasi kinerja," katanya.

Ia juga menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menegaskan bahwa jabatan kepala sekolah adalah tugas tambahan yang dapat dievaluasi sewaktu-waktu.

Di sisi lain, rencana pengunduran diri massal tersebut mendapat sorotan dari Komisi E DPRD Sulsel.

Ketua Komisi E, Andi Tenri Indah, meminta agar persoalan ini tidak diperpanjang karena temuan BPK disebut telah ditindaklanjuti.

"Temuan itu sudah dikembalikan oleh kepala sekolah. Kami menilai tidak perlu ada pengunduran diri massal," ujarnya.

Berdasarkan data yang dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Sulsel, pengunduran diri ini mencakup kepala sekolah SMA dan SMK.

Tahap pertama melibatkan 128 kepala sekolah, kemudian bertambah 198 kepala sekolah pada tahap kedua, sehingga total mencapai 326 orang.*

(tm/ad)

Bamsoet: KUHP Baru Jadi Senjata Baru Lawan Mafia Tanah

Dewan Pers Catat 1.286 Pengaduan Sepanjang 2025, Media Siber Dominasi 96 Persen

Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Kejagung: Jika Pelaku Utama, Tidak Bisa Dikabulkan

Keaslian Tanda Tangan Mantan Kadisdik Langkat Dipertanyakan dalam Sidang Korupsi Smartboard Rp29,5 Miliar

No Viral No Justice’ Masih Terjadi, Mahfud MD Desak Perbaikan Sistem Hukum: Gimana Jalan Keluarnya? Presiden yang Tahu

Ketua DPRD Sumut dan Wakil Ketua DPRD Deli Serdang Sepakat Berdamai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Berakhir