Ia juga menyinggung amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan.
"UUD 1945 sudah menyediakan 20 persen anggaran untuk pendidikan yang berarti ada dana Rp600 triliun-Rp700 triliun. Jadi, jangan mengais-ngais lagi dana dari masyarakat melalui mahasiswa baru sebanyak-banyaknya," ucapnya.
Ia menilai kebebasan yang diberikan kepada PTN dalam mengelola penerimaan mahasiswa jalur mandiri selama ini sudah terlalu luas.
Menurut dia, sejumlah PTN bahkan memiliki banyak jalur mandiri dan menerima mahasiswa dalam jumlah sangat besar setiap tahun.
Didik menyebut kondisi tersebut berkaitan dengan pengumpulan dana dari masyarakat.
Ia memperkirakan jumlah mahasiswa baru di seluruh PTN mencapai sekitar 700 ribu orang.
"Dengan mahasiswa baru dalam jumlah yang besar tersebut, jumlah dana yang beredar mencapai triliunan rupiah. Jika pengelolaan tercecer di banyak PTN dan dikelola secara amatiran, maka peluang dan tindakan penyelewengannya sangat besar," ungkap Didik.
"Ini memerlukan perubahan atau perbaikan tata kelola secara karena merugikan masyarakat," lanjutnya.
Didik yang pernah menjabat Ketua MWA IPB periode 2007-2012 mengatakan sistem penerimaan mahasiswa jalur mandiri di puluhan PTN akan sulit dikontrol jika tidak memiliki tata kelola yang seragam dan pengawasan yang kuat.
Karena itu, ia mengusulkan perbaikan tata kelola melalui sistem penerimaan yang lebih sederhana.
Pengelolaannya, kata dia, dapat dilakukan secara regional tetapi tetap berada dalam pengawasan Kementerian Pendidikan Tinggi.
Didik juga meminta pemerintah melakukan audit investigasi terhadap pelaksanaan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri yang selama ini telah berjalan.
JAKARTA Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan pada Agustus 2026 tidak hanya mengancam
NASIONAL
MEDAN Dua pelajar asal Kabupaten Toba, Sumatera Utara, kembali ke daerah setelah menyelesaikan tugas sebagai anggota Pasukan Pengibar Be
PEMERINTAHAN
PALANGKA RAYA Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah terus melakukan langkah mitigasi untuk menangani kebakaran hutan dan lahan
NASIONAL
PEKANBARU Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru, Riau, mendeteksi lonjakan titik panas atau hot spot di
PERISTIWA
GAYO LUES Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I menuntaskan penguatan tepian Sungai Aih Bobo di Desa Aih Bobo dan Desa Rigeb, Kecamatan
NASIONAL
BATU BARA Semangat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan ada empat korporasi yang tengah diselidiki terkait kebakaran hutan dan lah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta aparat menindak tegas pihak yang terbukti menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah terus mengkaji pengembangan jaringan perkeretaapian nasional, termasuk rencana pembangunan jalur kereta di Kalimantan
NASIONAL
SOLO Pemasangan tujuh baliho ucapan selamat ulang tahun ke65 untuk Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Kota Solo, Jawa Tengah,
HUKUM DAN KRIMINAL
