Heboh Dugaan Larangan Hijab di Unhan, MUI: Jika Benar, Ini Pelanggaran Hak Konstitusional!

JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) Siti Ma'rifah meminta Universitas Pertahanan (Unhan) segera memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan adanya pelarangan penggunaan hijab di lingkungan kampus.

Menurut Siti, klarifikasi diperlukan agar isu tersebut tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Ia menilai, apabila dugaan larangan hijab itu benar terjadi, kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan hak konstitusional warga negara.

Baca Juga:

• KPK: Korupsi di Dunia Pendidikan Ancam Masa Depan Indonesia

"Jika peristiwa itu benar terjadi, maka itu adalah pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUD 1945 serta ketentuan pelanggaran HAM," tegas Siti dikutip dari laman MUI, Minggu, 23 Agustus 2026.

Siti mengaku prihatin dengan munculnya dugaan larangan penggunaan hijab di lingkungan Unhan.

Terlebih, isu tersebut mencuat di tengah momentum peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

Menurut dia, setiap warga negara memiliki hak untuk menjalankan ajaran agama dan menjaga keberagaman sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

"Pelarangan hijab menciderai makna kemerdekaan dan kemunduran perjalanan bangsa," sambungnya.

Siti juga meminta adanya tindakan tegas terhadap pihak yang membuat aturan diskriminatif, termasuk apabila benar terdapat kebijakan yang melarang penggunaan hijab.

Ia menilai aturan semacam itu dapat menimbulkan persoalan lebih luas dan berpotensi mengganggu persatuan masyarakat.

"Sekali lagi, pentingnya klarifikasi dari Unhan karena ini lembaga pendidikan yang seharusnya melahirkan generasi bangsa yang inklusif, bersatu, dan saling menghormati," tuturnya.

Dugaan tersebut sebelumnya mencuat setelah calon mahasiswa Program S-1 Kedokteran Unhan, Asma Wafa Andina, membagikan pengalamannya dalam proses penerimaan mahasiswa baru Unhan Tahun Akademik 2026/2027.

Asma mengaku harus mengambil keputusan berat setelah dinyatakan lulus seleksi tingkat pusat.

Ia memilih mundur karena mengaku menghadapi dugaan kebijakan tak tertulis yang mewajibkan mahasiswi melepas hijab setelah diterima sebagai mahasiswa.

Dalam unggahannya, Asma menyebut aturan mengenai pakaian dalam poster dan pengumuman resmi PMB Unhan sebenarnya memberikan fasilitas bagi peserta perempuan yang mengenakan hijab selama mengikuti tes.

Namun, menurut dia, kondisi yang dihadapinya ketika mengikuti tes tingkat pusat di Bogor berbeda.

"Hijabers memang diberi kesempatan dan difasilitasi selama mengikuti tes, tetapi tidak diberi pilihan setelah dinyatakan lulus menjadi mahasiswa. Pilihan yang ada bagi kami hanya lepas atau mundur, saya memilih opsi kedua," unggah Asma dalam akun media sosialnya.

Hingga munculnya pernyataan MUI tersebut, isu dugaan pelarangan hijab menjadi perhatian publik.

Klarifikasi resmi dari Unhan dinilai penting untuk menjelaskan apakah terdapat ketentuan terkait penggunaan hijab bagi mahasiswi serta bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam lingkungan pendidikan militer.* (vo/ad)

KPK: Korupsi di Dunia Pendidikan Ancam Masa Depan Indonesia

IHSG Menguat 1,93 Persen Sepekan, Transaksi Saham Tembus Rp15,57 Triliun

Peran Mulyono dalam Kasus Dugaan Korupsi Penerimaan Mahasiswa Baru Unsoed

Eks Kepala BPSDM Aceh Didakwa Korupsi Beasiswa, Kerugian Negara Rp14,32 Miliar

KPK: Jalur Mandiri PTN Berpotensi Jadi Ladang Korupsi

Semarak HUT ke-81 RI: Pemdes Bogak Gelar Lomba Ranking #1, Dorong Anak Cintai Pendidikan