Bobby Nasution Ingatkan Kadisdik Sumut Cek Pengakuan Ijazah Sekolah Luar Negeri: Jangan Nanti Jadi Pejabat Malah Tak Diakui!

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Alexander Sinulingga memastikan pengakuan ijazah bagi siswa yang ingin menempuh pendidikan di luar negeri.

Ia mengingatkan agar persoalan pengakuan ijazah tidak menjadi kendala bagi siswa setelah menyelesaikan pendidikan, terutama jika kelak menduduki jabatan publik.

Pesan tersebut disampaikan Bobby saat memberikan sambutan dalam pembukaan Teras Pelajar Sumut Berkah, Jumat, 23 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Kisah Tukang Botot di Medan, Berjuang Kuliahkan Anak hingga Terbantu Program Pemko

Ia meminta Dinas Pendidikan memeriksa secara cermat program pendidikan luar negeri yang akan diikuti para siswa, termasuk jika program tersebut dijalankan melalui kerja sama antarlembaga pendidikan.

"Jika bekerjasama dengan yang ada di luar, kan bisa langsung sekolah ya, tolong dicek betul Pak, jangan nanti begitu mereka menjadi pejabat nggak diakui pula ijazahnya," kata Bobby Nasution, Jumat (23/10/2026).

Pernyataan itu menyoroti pentingnya memastikan status dan pengakuan ijazah sebelum siswa memutuskan melanjutkan pendidikan ke luar negeri.

Menurut Bobby, pemeriksaan sejak awal diperlukan agar lulusan tidak menghadapi persoalan administratif ketika menggunakan ijazah untuk melanjutkan pendidikan atau memenuhi persyaratan pekerjaan dan jabatan tertentu.

Bobby menjelaskan bahwa sistem pendidikan di Indonesia dan luar negeri memiliki perbedaan.

Karena itu, menurut dia, jalur pendidikan yang ditempuh siswa perlu diperiksa agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia menggambarkan perbedaan tersebut melalui analogi kendaraan bertransmisi otomatis dan manual.

Menurut Bobby, sistem pendidikan di Indonesia masih memiliki jalur yang cenderung konvensional, sedangkan sejumlah negara menyediakan pilihan jalur pendidikan yang lebih beragam.

"Itu yang perlu dipastikan, karena beda di luar negeri sama Indonesia, yang tadi kita ini masih peringkat 70-an, jalurnya masih konvensional, kalau di luar kan banyak sekali jalur-jalurnya. Kalau dia kendaraan, di sini baru matic sama manual, kalau di sana ada yang matic campur manual," tuturnya.

Perbedaan sistem tersebut menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk memastikan program pendidikan luar negeri yang diikuti siswa memiliki kejelasan status.

Pemeriksaan perlu dilakukan sebelum siswa mendaftar agar mereka dan keluarga memahami ketentuan serta konsekuensi dari jalur pendidikan yang dipilih.

Pengakuan ijazah menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika siswa memilih lembaga pendidikan di luar negeri.

Status institusi pendidikan, program yang diikuti, dan ketentuan penyetaraan yang berlaku dapat memengaruhi penggunaan ijazah di Indonesia.

Karena itu, calon siswa dan orang tua perlu mencari informasi dari lembaga berwenang sebelum mengambil keputusan.

Langkah ini penting untuk menghindari kesalahpahaman mengenai status ijazah setelah pendidikan selesai.

Permintaan Bobby kepada Dinas Pendidikan Sumatera Utara menekankan perlunya pendampingan dan pemeriksaan informasi bagi siswa yang ingin mengakses pendidikan internasional.

Dengan persiapan yang tepat, kesempatan belajar di luar negeri diharapkan dapat dimanfaatkan tanpa mengabaikan kepastian pengakuan kualifikasi pendidikan.

Meski demikian, pengakuan ijazah tidak semata-mata ditentukan oleh lokasi pendidikan di dalam atau luar negeri.

Status institusi, jenis program, serta ketentuan yang berlaku perlu diperiksa sesuai kebutuhan masing-masing lulusan.
* (d/ad)

Kisah Tukang Botot di Medan, Berjuang Kuliahkan Anak hingga Terbantu Program Pemko

Goyang Syarat Pendidikan Gibran! Bonatua Silalahi Bawa Bukti Baru UTS Insearch Lapor ke Bawaslu

Sentil Pihak yang Usik Ijazah Gibran, Jimly Asshiddiqie: Tak Mungkin Prabowo Pecat Wapresnya

Serahkan Bukti Baru Soal Penyetaraan Ijazah, Peneliti Bonatua Tantang Bawaslu Panggil Gibran

Bawa Buku “Ijazah Gibran Juga Tidak Ada”, Bonatua Beberkan Hasil Penelusuran Pendidikan Wapres di Singapura

Bonatua Silalahi Laporkan KPU dan Gibran ke Bawaslu soal Syarat Pendidikan Cawapres