
Gubernur Bobby Nasution Genjot Program CERDAS, Targetkan Sumut Bebas Blank Spot!
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, terus tancap gas mewujudkan transformasi digital di provinsi yang d
Pemerintahan
BITVONLINE.COM -Sebuah video yang diduga menampilkan adegan asusila antara seorang pria yang diduga sebagai warga binaan permasyarakatan (WBP) atau narapidana di salah satu lembaga pemasyarakatan (lapas) di Jawa Tengah dan seorang wanita telah menjadi sorotan publik. Video tersebut menunjukkan keduanya berada di dalam sebuah ruangan yang diduga sebagai kantor lapas, dengan gambar papan putih berlogo Pangayoman di bagian atasnya.
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah telah menanggapi video tersebut dengan melakukan penyelidikan. Pernyataan resmi dari Kemenkumham menyatakan bahwa jika terbukti ada pelanggaran dalam hal ini, sanksi akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami akan melakukan proses penyelidikan dengan cermat dan tidak akan tergesa-gesa dalam menangani kasus ini,” ujar seorang perwakilan Kemenkumham Jawa Tengah. Komentar ini menggarisbawahi pentingnya menjalankan proses hukum dengan adil dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Dalam konteks ini, muncul kekhawatiran dari sebagian masyarakat terkait tindakan asusila yang terjadi di dalam lingkungan lapas. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang aktivis hak asasi manusia, “Kasus seperti ini menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat di dalam lembaga pemasyarakatan untuk mencegah hal-hal yang tidak semestinya terjadi.”
Di sisi lain, Kemenkumham Jawa Tengah menegaskan bahwa tidak ada “bilik asmara” yang secara resmi diizinkan di lapas, baik di Jawa Tengah maupun di seluruh Indonesia. Pernyataan ini menyoroti komitmen pemerintah dalam menjaga kedisiplinan dan kewajaran di dalam sistem pemasyarakatan.
Reaksi dari masyarakat pun beragam, dengan beberapa pihak mengecam tindakan yang terjadi dalam video tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap aturan dan moralitas. Di media sosial, tagar seperti #KeadilanDalamLapas dan #PemasyarakatanBersih menjadi perbincangan hangat terkait isu ini.
Kasus ini juga memunculkan diskusi lebih luas tentang kondisi lapas, pengawasan terhadap WBP, serta perlunya reformasi dalam sistem pemasyarakatan agar lebih transparan dan akuntabel. Hal ini mengingat pentingnya menjaga integritas lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Dengan adanya investigasi yang sedang berlangsung, publik diharapkan dapat mendapatkan klarifikasi yang jelas mengenai kebenaran video tersebut serta langkah-langkah yang akan diambil untuk menangani situasi ini secara tegas dan adil.
(N/014)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, terus tancap gas mewujudkan transformasi digital di provinsi yang d
PemerintahanNIAS SELATAN Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampu
Hukum dan KriminalJAKARTA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Markas Besar TNI menggelar kegiatan sos
NasionalPADANGSIDIMPUAN Dalam upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
PemerintahanMEDAN Universitas AlAzhar (UA) resmi menggelar kuliah perdana bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 20252026 dengan mengusung tema Pen
PendidikanBINJAI Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus memperluas cakupan program i
KesehatanTEBING TINGGI Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi berkomitmen merevitalisasi sejumlah aset strategis milik daerah pada Tahun Anggaran
PemerintahanBANDAR LAMPUNG Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mewujudkan daerah yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabi
PemerintahanDENPASAR Menanggapi beredar kabar terkait pembangunan Bandara Bali Utara di sejumlah media, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Pro
NasionalTABANAN Dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan publik di sektor pertanahan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tabanan mendorong
Pemerintahan