Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polri Ramai Dibahas, Menteri Hukum Buka Suara
JAKARTA Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa rencana perpanjangan batas usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik I
HUKUM DAN KRIMINAL
KALIMANTAN UTARA– Ratusan warga adat Dayak Agabag dari beberapa desa di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, menggelar aksi protes di kantor PT Bulungan Hijau Perkasa (BHP) pada Senin (19/5/2025).
Mereka menolak tuduhan penyerobotan lahan yang dialamatkan kepada lima warga, termasuk Kepala Desa, serta mengecam dugaan kriminalisasi dan perampasan tanah adat yang sudah mereka tempati secara turun-temurun.
Pemanggilan lima warga adat tersebut berdasarkan tuduhan pelanggaran UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dianggap tidak masuk akal oleh masyarakat.
Tokoh adat Dayak Agabag, Nick Berdy, menegaskan bahwa wilayah adat mereka telah dihuni lebih dari 2.500 tahun, jauh sebelum perusahaan kelapa sawit masuk ke wilayah tersebut.
Ekspansi perkebunan sawit telah merambah 13 dari 16 kecamatan di Kabupaten Nunukan dengan total 210.700 hektare lahan, termasuk tanah adat yang selama ini digunakan untuk pertanian, perumahan, dan kegiatan budaya masyarakat adat.
Nick Berdy menuturkan bahwa masyarakat adat memiliki hak atas tanah dan sumber daya alam berdasarkan hukum dan peradilan adat, serta kewajiban untuk melestarikan nilai-nilai leluhur seperti keseimbangan, kedamaian, dan kekeluargaan.
Namun, menurut Nick, konflik muncul ketika perusahaan sawit PT BHP dan PT Karang Juang Hijau Lestari (KHL) yang mendapatkan konsesi Hak Guna Usaha (HGU), berupaya menguasai tanah adat tanpa melibatkan masyarakat dalam proses penerbitan HGU tersebut.
Warga adat mengaku mulai mengalami intimidasi sejak 2011, berupa interogasi, penangkapan, dan pelaporan pidana atas tuduhan penyerobotan lahan.
"Perusahaan sawit sangat rakus atas tanah kami. Mereka melakukan intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi untuk mengusir kami dari kebun dan rumah kami sendiri," kata Nick.
Perusahaan juga diduga menggunakan aparat keamanan seperti Polisi dan TNI untuk menekan masyarakat agar menyerahkan lahan.
Masyarakat adat Dayak Agabag telah menempuh jalur hukum dan administratif, termasuk melapor ke Pemerintah Daerah, DPRD Nunukan, dan Wakil Menteri ATR/BPN, namun belum ada penyelesaian konkret.
JAKARTA Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa rencana perpanjangan batas usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik I
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyatakan proses pemulihan infrastruktur di Aceh pascabencana besar yang terjadi pada N
PEMERINTAHAN
JAKARTA Bareskrim Polri menangkap seorang anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam kasus peredaran narkoba di kelab malam BFashion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan mantan Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, sebagai tersangka dalam kasus dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sejumlah wilayah di Provinsi Aceh kembali mengalami pemadaman listrik pada Senin malam, 25 Mei 2026. Warga melaporkan listrik
PERISTIWA
PADANG General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat, Ajrun Karim, mengaku tidak menduga terjadinya pemadaman listrik m
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menetapkan Sumatera Utara sebagai provinsi penerima pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) terbesar dibandingkan Aceh
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mematangkan persiapan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 yang akan digelar pada 3 Juli hing
PEMERINTAHAN
JAKARTA Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk) Pascabencana Sumatera mencatat sebanyak 11.512 kegiatan pemulihan yang akan
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan program penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumater
EKONOMI