Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
DELI SERDANG – Ketua Pengurus Wilayah (PW) Al Jamiyatul Washliyah Sumatera Utara, Dedi Iskandar Batubara, menyampaikan pernyataan tegas menolak segala bentuk upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang untuk mengambil alih lahan SMP Negeri 2 Galang yang terletak di Desa Petumbukan, Kecamatan Galang.
Dedi menegaskan bahwa lahan tempat berdirinya sekolah tersebut merupakan tanah wakaf yang secara hukum dan syariat tidak boleh diperjualbelikan atau dialihkan kepemilikannya.
"Di Undang-Undang Wakaf juga sudah jelas. Kalau Pemkab mau ganti rugi atau segala macam jawabannya tidak bisa," tegas Dedi, Jumat (23/5/2025).
Dedi, yang juga seorang senator, mengungkapkan bahwa upaya serupa dari Pemkab sudah pernah dilakukan sebelum ia menjabat sebagai Ketua PW Al Washliyah.
Namun, prinsip wakaf adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
"Yang namanya wakaf, sejengkal pun tak boleh geser. Saya lebih baik leher saya pindah ke kuburan daripada tanah itu bergeser," ujar Dedi.
Menurut Dedi, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa lahan SMPN 2 Galang sah sebagai milik Al Washliyah.
Ia menyebutkan selama 31 tahun, Pemkab telah menggunakan lahan tersebut tanpa sewa dan tanpa menyelesaikan persoalan hukum yang ada.
"Mereka itu wanprestasi. Harusnya laksanakan putusan, karena gedung itu berdiri 31 tahun di lahan Al Washliyah. Minimal bayar sewa dulu," ungkapnya.
Dedi juga menyayangkan sikap Kepala Dinas Pendidikan Deli Serdang yang sempat melayangkan surat ancaman pengosongan dalam 7x24 jam.
Ia menilai pejabat tersebut tidak memahami sejarah dan proses hukum yang telah berjalan.
Menanggapi kondisi yang memanas, Dedi mengonfirmasi bahwa Al Washliyah akan menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Bupati Deli Serdang pada Senin pekan depan.
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK