RIAU - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah tegas dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus meluas di Provinsi Riau.
Melalui operasi pengawasan intensif sejak Januari hingga Juli 2025, KLH telah menyegel empat perusahaan kebun sawit dan PBPH serta menghentikan operasional satu pabrik kelapa sawit yang terbukti lalai atau diduga menjadi pemicu karhutla.
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Rizal Irawan menegaskan bahwa setiap pemegang izin wajib menjaga areal konsesinya dari potensi kebakaran. "Tidak ada ruang untuk pembiaran. Mitigasi adalah kewajiban mutlak," ujar Rizal dalam keterangan resminya, Sabtu (26/7).
Baca Juga:
Baca Juga:
Daftar Perusahaan yang Disanksi
Empat perusahaan yang disegel terkait temuan titik panas (hotspot) adalah:
PT Adei Crumb Rubber – 5 hotspot (tingkat kepercayaan sedang)
PT Multi Gambut Industri – 5 hotspot (tingkat kepercayaan sedang)
PT Tunggal Mitra Plantation – 2 hotspot (tingkat kepercayaan sedang)
PT Sumatera Riang Lestari – 13 hotspot (tingkat kepercayaan sedang)
Sementara itu, PT Jatim Jaya Perkasa, pengelola pabrik kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hilir, ditemukan memiliki 1 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Cerobong pabrik ini diketahui mengeluarkan emisi berbahaya yang mencemari udara.
Proses Hukum Berjalan
Kelima perusahaan tersebut dikenai sanksi administratif berupa penyegelan dan penghentian kegiatan. KLH juga sedang mengumpulkan bukti tambahan untuk menyiapkan langkah hukum lanjutan, baik secara pidana, perdata, maupun administratif.
"Semua opsi penegakan hukum akan kami gunakan. Tidak ada kompromi terhadap perusahaan yang lalai menjaga lingkungan," tegas Rizal.
Imbauan KLH: Perkuat Sistem Mitigasi
Direktur Pengaduan dan Pengawasan KLH, Ardyanto Nugroho, mengingatkan seluruh pelaku usaha agar segera memperkuat sistem pencegahan menjelang puncak musim kemarau. Ia menekankan pentingnya pembangunan sekat kanal, penyediaan embung air, serta pelaksanaan patroli terpadu secara rutin.
"Korporasi yang tidak peduli terhadap risiko kebakaran akan berhadapan dengan sanksi. Ini adalah tanggung jawab moral dan hukum," ujarnya.*
(at/j006)
NIAS BARAT Pemerintah Kabupaten Nias Barat menggelar upacara bendera rutin yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Bupati pada Senin
Pemerintahan
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali perdagangan pekan ini di zona hijau. Pada Senin pagi (28/7/2025), IHSG dibuka mengu
Ekonomi
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada awal perdagangan hari ini, Senin (28/7/2025). Mengacu
Ekonomi
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) pada perdagangan hari ini, Senin (28/7/2025), terpantau mengalami penurunan. Emas u
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Dalam sistem demokrasi modern, kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), aktivis, dan media memiliki peran sentral da
Nasional
JEMBRANA Sebuah langkah nyata penuh makna ditunjukkan oleh Yayasan Relawan Bali bersama sejumlah mitra sosial dalam upaya membantu warga
Nasional
BANGLI Polres Bangli menanggapi serius meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayahnya dalam beberapa pekan ter
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Organisasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) menyampaikan tujuh poin masukan penting kepada Komisi II
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Di tengah kesibukan meninjau ratusan stan dalam Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2025, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sig
Seni dan Budaya
BANDA ACEH Lebih dari dua ribu peserta dari berbagai daerah memeriahkan Bhayangkara Run 2025 yang digelar di Kota Banda Aceh, Minggu (27
Nasional