PATI – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi damai dengan cara unik untuk menyuarakan aspirasi mereka terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret nama Bupati Pati, Sudewo.
Aksi tersebut dilakukan dengan mengirimkan surat langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin pagi (25/8/2025), dari Kantor Pos Pati di Jalan Jenderal Sudirman.
Ratusan warga mulai berkumpul sejak pukul 08.00 WIB di depan posko donasi yang berlokasi tepat di seberang Kantor Bupati Pati.
Suasana berjalan tertib dengan penjagaan dari sejumlah personel kepolisian, serta pemasangan tenda pengamanan di sekitar lokasi.
Beberapa truk tampak terparkir, dihiasi spanduk bertuliskan desakan agar KPK segera turun tangan dalam mengusut dugaan korupsi proyek jalur kereta api yang diduga melibatkan Bupati Sudewo.
Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan merupakan aksi demonstrasi, melainkan bentuk solidaritas warga dalam menyuarakan harapan mereka terhadap penegakan hukum.
"Ini adalah aksi damai. Kami hanya ingin mengirim surat kepada KPK sebagai bentuk aspirasi dan harapan masyarakat Pati, agar dugaan kasus korupsi yang menyeret nama Bupati dapat segera diusut tuntas," ujarnya.
Setelah berkumpul, massa berjalan bersama menuju Kantor Pos Pati. Di sana, surat-surat ditujukan langsung kepada pimpinan KPK di Jakarta.
Aksi ini menjadi simbol perlawanan warga terhadap dugaan penyimpangan yang mereka nilai merugikan masyarakat dan pembangunan daerah.
Sebelumnya, nama Bupati Sudewo sempat disebut dalam pemeriksaan KPK terkait proyek pembangunan jalur kereta api.
Meski belum ada penetapan status hukum, warga berharap lembaga antirasuah dapat segera menindaklanjuti secara transparan.
Pihak kepolisian mengapresiasi pelaksanaan aksi yang berjalan tertib.
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
Ekonomi
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
Nasional
MEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
Pendidikan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
Pemerintahan
TERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional
