Unjuk Rasa Besar-Besaran di Titik Nol Medan, Massa Tuntut Pemerintah Penuhi 17+8 Tuntutan

MEDAN — Ribuan massa dari berbagai kelompok rentan kembali menggelar unjuk rasa di Titik Nol Kota Medan, Sabtu sore (6/9).

Aksi damai yang berlangsung sejak pukul 15.00 WIB ini melibatkan perempuan, penyandang disabilitas, mahasiswa, masyarakat adat, serta sejumlah organisasi non-pemerintah yang kompak mengenakan pakaian berwarna pink dan hijau, simbol perlawanan yang tengah populer saat ini.

Koordinator aksi, Annisa Shereen, menyatakan bahwa massa akan terus mengawal hingga seluruh 17+8 tuntutan masyarakat terpenuhi.

"Kemarahan rakyat bukan sekadar reaksi spontan, melainkan manifestasi dari krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem politik yang gagal mewujudkan keadilan sosial serta perlindungan hak-hak warga negara," tegas Annisa melalui pengeras suara.

Sejumlah kebijakan pemerintah menjadi sorotan utama dalam unjuk rasa ini.

Di antaranya adalah Omnibus Law yang dinilai merugikan buruh, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), program Food Estate yang dianggap merampas tanah rakyat dan merusak lingkungan, serta manipulasi regulasi yang memperkuat oligarki dan dinasti politik.

Selain itu, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perubahan Undang-Undang TNI dan RUU Polri yang membuat militer dan kepolisian semakin kuat, hingga Proyek Strategis Nasional yang dinilai merampas ruang hidup rakyat juga turut dikritisi.

Massa juga menyoroti pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang dinilai dilakukan secara tertutup dan berpotensi memuat pasal-pasal bermasalah.

Dalam aksi yang berlangsung hingga malam hari tersebut, massa tidak hanya berorasi, tetapi juga menampilkan pertunjukan seni, teatrikal, puisi, dan musik sebagai bentuk ekspresi protes.

Foto-foto 10 korban meninggal dunia akibat gelombang unjuk rasa dalam dua pekan terakhir dipajang sebagai simbol duka dan peringatan.

Lusty Ro Malau dari organisasi Perempuan Hari Ini (PHI) menyampaikan kecamannya terhadap tindakan kekerasan aparat selama penanganan demonstrasi.

"Ini harus dicatat, 10 korban ini bukan hanya angka statistik. Mereka adalah pahlawan yang meninggal karena menuntut aspirasinya didengar," ucap Lusty sambil memimpin doa bersama untuk para korban.