Skandal Radioaktif Cs-137 di Cikande Guncang Ekspor Nasional, Pemerintah Siap Gugat Pelaku

SERANG — Indonesia tengah menghadapi krisis lingkungan serius setelah cemaran radioaktif Cesium-137 (Cs-137) ditemukan di Kawasan Industri Modern Cikande, Serang, Banten.

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan akan menempuh jalur hukum terhadap perusahaan PT Peter Metal Technology (PMT) dan pengelola kawasan industri tersebut.

Hingga kini, Satgas Penanganan Limbah Radioaktif telah mengidentifikasi 10 titik paparan radiasi, dua di antaranya telah didekontaminasi, sementara sisanya masih berada pada level berbahaya bagi lingkungan dan manusia.

Baca Juga:

• BPOM Koordinasi dengan FDA AS Usai Temuan Cengkeh Terkontaminasi Radioaktif

"Negara akan menempuh jalur pidana dan perdata. Perlindungan masyarakat dan lingkungan adalah prioritas," tegas Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq dalam pernyataan resminya.

KLHK menyebut PMT diduga telah melebur limbah logam (scrap) yang terkontaminasi Cs-137 dalam proses produksi baja.

Praktik ilegal ini menimbulkan risiko serius terhadap udara, tanah, air, hingga rantai pasok industri di sekitar kawasan Cikande, salah satu sentra manufaktur terbesar di Banten.

Koordinator Ormas Penerus Banten, Egi Hendrawan, mengungkap bahwa aktivitas PMT telah berlangsung hampir dua dekade tanpa pengawasan memadai.

"Risiko kontaminasi sangat nyata. Satgas bahkan telah menyisir 15 lapak besi tua di sekitar lokasi," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Skandal Cs-137 kini merembet ke sektor ekspor nasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) menahan ekspor udang beku milik PT Bahari Makmur Sejati (BMS Foods) setelah menemukan kandungan Cs-137 mencapai 68,48 Bq/kg.

Perusahaan langsung masuk daftar Import Alert #99-51, yang berarti seluruh produk mereka otomatis ditolak masuk ke Amerika Serikat.

Washington Post melaporkan, udang bermerek Great Value yang dipasok ke jaringan Walmart ditarik dari pasar usai terdeteksi radioaktif di pelabuhan Houston dan Los Angeles.

SeafoodSource menulis, impor udang dari Indonesia kini mengalami penahanan massal, sementara South China Morning Post (SCMP) menyebut Indonesia "berlomba meredam dampak" agar komoditas ekspor lainnya tidak ikut terseret.

Penerus Banten menyebut krisis ini berpotensi berubah menjadi bencana sosial dan ekonomi, terutama bagi nelayan, petambak, dan pelaku UMKM yang terlibat dalam rantai ekspor perikanan.

Egi menyebutkan lima langkah darurat yang harus segera diambil pemerintah:
- Publikasi terbuka data pengukuran radiasi dan sebarannya
- Audit total rantai pasok ekspor sejak pertengahan 2025
- Penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti lalai atau melakukan pelanggaran
- Kompensasi bagi usaha kecil terdampak langsung maupun tidak langsung
- Keterlibatan auditor independen internasional untuk memulihkan kepercayaan pasar global

"Ini bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga soal reputasi nasional. Jika pemerintah gagal bertindak cepat dan transparan, ekspor bisa hancur dan ribuan orang kehilangan penghidupan," tegas Egi.

Kasus ini dinilai memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan limbah industri di Indonesia.

Penerus Banten dan sejumlah LSM lingkungan mendesak agar Kementerian Perindustrian, KLHK, serta Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar keselamatan dan mekanisme pelacakan bahan radioaktif dalam industri logam dan peleburan.

Sementara itu, pemerintah menyatakan akan memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk mencegah meluasnya dampak dan memastikan penegakan hukum berjalan tegas terhadap pelaku.*

(vo/a008)

BPOM Koordinasi dengan FDA AS Usai Temuan Cengkeh Terkontaminasi Radioaktif

500 Ton Sampah Diduga dari Wisatawan, Menteri LH Tegaskan Hotel di Bali Wajib Kelola Sampah Sendiri

Dua Kandang Hewan di Depok Diduga Cemari Lingkungan, DLHK dan KLH Lakukan Penyegelan

Gudang Oplosan Gas di Deli Serdang Digerebek TNI-Polri, Hasil Nihil Diduga Bocor

Polda Sumut Gerebek Gudang Diduga Tempat Pengoplosan Gas Subsidi di Deli Serdang, Diduga Dibekingi Oknum TNI

Resmi Dukung Reformasi Polri, Ini Rincian Harta Kekayaan Mahfud MD