TPL Mangkir dari RDP Sengketa Lahan, DPRD Tapanuli Selatan Tetap Dengar Suara Warga

TAPSEL – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Selatan tetap melanjutkan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sengketa lahan antara masyarakat Angkola Timur dan Sipirok dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL), meski pihak perusahaan tidak hadir dalam rapat yang digelar pada Senin, 6 Oktober 2025.

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Komisi B Gedung DPRD Tapanuli Selatan itu dihadiri oleh sejumlah warga yang terdampak langsung oleh konflik lahan.

Ketidakhadiran pihak perusahaan dalam agenda resmi DPRD ini memicu kekecewaan dan kecaman keras dari masyarakat.

Baca Juga:

• Hasyim SE: Konsistensi, Kepemimpinan, dan Keteguhan di Tengah Gempuran Isu Sempit

"Ironis. DPRD Komisi B sudah mengirim surat panggilan resmi, tapi pihak TPL tidak menghargainya. Mereka beralasan ada kegiatan lain. Kalau seperti ini, bagaimana mungkin masalah masyarakat bisa selesai?" ujar Parda Pulungan, salah satu perwakilan warga.

Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan dampak langsung dan emosional dari konflik lahan yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Salah satu kisah paling menyentuh datang dari Madonna, seorang warga yang menjadi korban langsung.

"TPL sudah tidak bisa ditoleransi. Saya adalah korban nyata. Saat perusahaan menggarap kebun karet kami, suami saya melihat langsung pohon-pohon karet yang menjadi sumber penghidupan kami ditebang. Ia langsung syok, kejang-kejang, dan meninggal dunia di rumah sakit," ungkapnya dengan suara bergetar.

Madonna menambahkan bahwa pihaknya bersama warga lain hanya ingin kehidupan yang damai dan hak atas tanah mereka dihormati.

Eddy Arryanto Hasibuan, S.H., Wakil Ketua Komisi B DPRD Tapanuli Selatan dari Fraksi Gerindra, menegaskan bahwa lembaga legislatif akan terus berpihak kepada rakyat dan tidak akan membiarkan konflik berlarut-larut tanpa kejelasan.

"Meski TPL tidak hadir, kami tetap mendengarkan aspirasi masyarakat. Kami hadir sebagai pelindung rakyat. Sengketa ini harus diselesaikan. Tidak boleh ada lagi warga yang merasa dizalimi," tegas Eddy.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pihak perusahaan agar menunjukkan itikad baik dan menghormati undangan resmi DPRD.

"Ini memang RDP pertama, tetapi bila nanti TPL sampai tiga kali mangkir dari undangan resmi kami, maka kami akan mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penjemputan paksa terhadap perwakilan TPL. Semua ini demi keadilan dan penyelesaian damai dan beradab," tegasnya.

Sengketa antara masyarakat Angkola Timur dan Sipirok dengan PT TPL bukan hal baru.

Konflik ini sudah berulang kali menjadi sorotan media dan publik karena menyangkut dugaan pengelolaan lahan tanpa persetujuan warga, yang berdampak langsung pada ekonomi dan psikologis masyarakat.

RDP yang digelar kali ini menjadi langkah awal penting untuk mencari solusi konkret dan mendorong pihak perusahaan agar bertanggung jawab secara sosial dan hukum atas dampak yang ditimbulkan.

Publik kini menanti langkah lanjut dari DPRD, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, serta aparat penegak hukum dalam memastikan konflik ini diselesaikan dengan adil, transparan, dan berlandaskan pada hak-hak masyarakat adat dan hukum yang berlaku.*

Hasyim SE: Konsistensi, Kepemimpinan, dan Keteguhan di Tengah Gempuran Isu Sempit

Tor Nangge, Permata Tersembunyi di Sipirok yang Kembali Bersinar

PTPN IV Tegaskan Kebun Teh Simalungun Tetap Jadi Warisan Budaya dan Ekonomi

Akal-akalan Kusnadi Eks Ketua DPRD Jatim Cs, Dana Hibah buat Warga Dipotong Nyaris Sisa Setengahnya

Kegagalan RTRW Hambat Investasi Suzuya, DPRD Tuding Eksekutif Prioritaskan Ambisi Politik

Duduk Perkara Kasus Dana Hibah Jatim yang Jerat Eks Ketua DPRD hingga Anggota DPR