Kejagung Sita 104,4 Ton Timah Milik Terpidana Aon, Negara Bersiap Lelang Aset
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA— Puluhan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia menggelar aksi damai di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (20/10).
Aksi berlangsung tidak jauh dari kawasan Patung Kuda, titik yang kerap menjadi lokasi unjuk rasa.
Dalam aksi tersebut, para pengemudi ojol menyuarakan tujuh tuntutan yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, sekaligus bentuk dukungan terhadap pemerintahan yang baru berjalan.Baca Juga:
Tuntutan pertama, Garda Indonesia meminta Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi payung hukum guna memberikan perlindungan bagi pengemudi ojek online secara formal. Selama ini, mereka menilai belum ada regulasi yang mengatur secara komprehensif tentang status kerja dan perlindungan hukum bagi pengemudi ojol.
Tuntutan kedua menyoroti sistem pembagian hasil antara pengemudi dan aplikator. Garda mendorong pemerintah menetapkan skema bagi hasil 90:10, yakni 90 persen untuk pengemudi dan 10 persen untuk perusahaan aplikasi.
"Selama ini, ketimpangan bagi hasil masih jadi persoalan. Kami ingin keadilan," ujar salah satu peserta aksi di lokasi.
Tuntutan ketiga menyangkut regulasi tarif antar barang dan makanan. Garda berharap pemerintah menetapkan kebijakan tarif yang adil dan berpihak pada pengemudi.
Keempat, Garda menyatakan apresiasi terhadap program kerja Presiden Prabowo selama satu tahun terakhir yang dinilai berpihak kepada rakyat kecil.
Pada tuntutan kelima, Garda mendesak pemerintah untuk melakukan audit investigatif terhadap perusahaan-perusahaan aplikator transportasi online. Mereka menduga ada praktik bisnis yang merugikan pengemudi dan perlu dikaji secara mendalam.
Tuntutan keenam, Garda menyatakan kesiapan menjadi bagian dari masyarakat sipil yang menjaga tatanan demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia.
Sementara tuntutan terakhir, mereka menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah konkret serta program kerja Presiden Prabowo yang dinilai pro terhadap rakyat.
Setelah membacakan tujuh poin tuntutan, massa aksi dari Garda Indonesia membubarkan diri dengan tertib. Tak lama berselang, kelompok mahasiswa mulai berdatangan ke kawasan tersebut.
Pihak kepolisian pun bergerak cepat dengan menutup akses Jalan Medan Merdeka Barat menuju Jalan Medan Merdeka Selatan menggunakan barrier besi guna mengantisipasi potensi kepadatan dan gangguan lalu lintas.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di sekitar lokasi aksi terpantau kondusif dengan pengamanan dari personel kepolisian yang tetap berjaga.*
(cn/M/006)
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Krisis iklim dan kerusakan lingkungan dinilai tidak lagi dapat diatasi hanya melalui pendekatan ilmiah. Dibutuhkan sinergi antar
NASIONAL
BENER MERIAH Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
NASIONAL
MEDAN Persidangan dugaan korupsi proyek pengadaan papan tulis pintar (smartboard) Kota Tebing Tinggi mengungkap adanya dugaan aliran dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peradi Bersatu menegaskan putusan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat struktur Jembat
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas mendorong setiap majelis taklim di Kota Medan memiliki program kerja yang nyata, berkelanjutan, dan lang
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan penataan kawasan Belawan tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap atau parsia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah informasi yang menyebut istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo, yakni Irma Hermawati
NASIONAL
JAKARTA PT PLN (Persero) mengungkap dampak ekonomi akibat pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada
EKONOMI