PSI Sentil PDIP: Sejak “Kenikmatan Politik” Dicabut Jokowi, Komentar Selalu Miring
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyoroti dugaan sumber air kemasan merek Aqua yang berasal dari sumur bor, bukan dari mata air pegunungan sebagaimana diklaim dalam iklan produk.
Rivqy menegaskan, praktik ini berpotensi menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
"Kok beda dengan klaim di iklan? Di iklan air kemasan tersebut dikatakan berasal dari mata air pegunungan terpilih dan diproses tanpa rekayasa. Kontradiksi ini menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat," ujar Rivqy, Jumat (24/10/2025).Baca Juga:
Rivqy menekankan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang mereka beli.
"Jika perusahaan tersebut bersalah, tentu mesti diberi sanksi tegas," tegas legislator asal Jawa Timur IV itu.
Selain potensi pelanggaran hukum, Rivqy juga menyoroti dampak lingkungan dari pengambilan air tanah secara besar-besaran.
Ia meminta evaluasi menyeluruh terkait aktivitas pengeboran sumur dan dampaknya bagi lingkungan serta masyarakat sekitar.
"Komisi VI akan mendorong tim investigasi dan pengkajian untuk mengetahui dampak sebelum, saat, dan setelah pengeboran sumur tersebut dilakukan. Apakah merugikan lingkungan dan masyarakat, serta apakah aman bagi konsumen," jelas Rivqy.
Dalam langkah awal, Komisi VI DPR berencana memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), LPKSM, serta PT Tirta Investama selaku produsen Aqua, untuk memberikan keterangan berdasarkan data dan fakta.
Hasil pemanggilan ini nantinya akan diuji sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"DPR berkomitmen memastikan UU Perlindungan Konsumen dijalankan secara konsisten dan adil. Siapapun yang melanggar harus diberikan sanksi, dan konsumen yang dirugikan mesti mendapatkan ganti rugi," pungkas Rivqy.
Isu ini mencuat setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan inspeksi mendadak ke pabrik Aqua di Subang.
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah menuai beragam tanggapan. Sejumlah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjud
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyerangan terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDARI Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala d
NASIONAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, yang merupakan lulusan Institut P
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyembelih sebanyak 56 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai b
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kabupaten Asahan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (
PEMERINTAHAN