Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
Menanggapi peristiwa tersebut, sejumlah alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Utara) meminta Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto segera menindak pihak yang memprovokasi hingga menyebabkan kericuhan di depan rumah Bakhtiar.
Salah seorang alumni IMM, Amirullah Hidayat, juga meminta Propam Polda Sumut untuk turun tangan dan mengusut dugaan keterlibatan oknum anggota Polres Tapanuli Tengah yang diduga ikut melakukan provokasi terhadap massa.
"Kami meminta Kapolda Sumut menurunkan Propam untuk menyelidiki oknum anggota Polres Tapteng di Unit Satintelkam yang diduga memprovokasi pendemo agar melewati rumah kediaman Bakhtiar Ahmad Sibarani," ujar Amirullah, Jumat (31/10/2025).
Amir menilai aksi massa di depan rumah pribadi mantan bupati tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang melarang aksi unjuk rasa dilakukan di tempat tinggal pribadi.
"Sebagai mantan aktivis, saya tahu tidak dibenarkan melakukan aksi unjuk rasa di rumah kediaman pribadi. Itu pelanggaran hukum," tegasnya.
Menurut Amir, ketokohan Bakhtiar di Tapanuli Tengah membuat banyak masyarakat yang menghormatinya merasa tersinggung atas insiden tersebut.
Ia menilai hal itu turut memicu reaksi spontan dari warga yang menjaga rumah, sehingga terjadi bentrokan.
Lebih lanjut, Amirullah menilai keributan tersebut juga mencerminkan kelalaian aparat kepolisian dalam menjaga jalannya aksi demonstrasi.
Ia meminta Propam Polda Sumut melakukan evaluasi terhadap kinerja Polres Tapanuli Tengah.
"Propam harus turun ke Tapteng untuk mengusut keterlibatan oknum polisi dan memastikan pengamanan demo sesuai prosedur tetap. Jika tidak diusut, ini bisa jadi preseden buruk bagi demokrasi dan penegakan hukum," ujarnya.
Ia juga mendorong agar kepolisian segera menyelidiki pihak-pihak yang memprovokasi masyarakat untuk menyerang kediaman Bakhtiar Ahmad Sibarani, karena tindakan tersebut jelas melanggar hukum dan berpotensi memicu konflik horizontal di daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian setempat belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa keributan dan dugaan adanya provokasi dalam aksi tersebut.*
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN