RUU Perampasan Aset: Komisi III DPR Mulai Penyusunan Naskah Akademik
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan perkembangan terbaru terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset.
POLITIK
MAKASSAR – Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), menuding adanya praktik mafia tanah dalam sengketa lahan antara Hadji Kalla dan Gowa Makassar Tourism Development (GMTD).
JK menegaskan eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri Makassar tidak sah karena tidak sesuai prosedur hukum.
Hal itu diungkapkan JK saat meninjau langsung lahan sengketa seluas 16,4 hektar di Jalan Metro Tanjung Bunga, Tamalate, Makassar, Rabu pagi, dua hari setelah eksekusi oleh Panitera dan Juru Sita PN Makassar.Baca Juga:
Menurut JK, sertifikat lahan tersebut telah dimiliki Hadji Kalla sejak 1993, namun pengadilan memenangkan GMTD dalam sengketa yang berlangsung.
"Kalau begini, nanti seluruh kota Makassar akan diperlakukan seperti itu, dirampok seperti itu. Kalau Hadji Kalla saja mereka mau main-main, apalagi yang lain," ujar JK.
Ia menambahkan bahwa lahan tersebut dibeli langsung dari anak Raja Gowa, yang dulunya wilayah ini masuk ke Kesultanan Gowa, kini menjadi bagian Kota Makassar.
JK menegaskan eksekusi tersebut melanggar ketentuan Mahkamah Agung karena tidak dilakukan sesuai prosedur.
Menurutnya, syarat eksekusi, termasuk constatering oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), tidak terpenuhi.
"Yang tunjuk justru GMTD. Panitera tidak tahu, tidak ada lurah, tidak ada BPN. Itu pasti tidak sah," tegasnya.
JK menyebut langkah GMTD sebagai rekayasa hukum.
"Ini Mahkamah Agung mengatakan harus diukur oleh BPN. Jadi, pembohong semua mereka itu," lanjutnya.
Mantan Wapres itu juga menegaskan bahwa Hadji Kalla tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan GMTD dalam perkara yang berlangsung di pengadilan.
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan perkembangan terbaru terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset.
POLITIK
DENPASAR Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan komitmennya untuk memperkuat regulasi dan perlindungan terhadap sopir transportasi konv
PEMERINTAHAN
BATAM Fandi Ramadhan, Anak Buah Kapal (ABK) asal Belawan, Medan, yang menjadi terdakwa dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu, membacakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, memastikan industri otomotif nasional telah memiliki kapasitas untuk memprodu
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa pihaknya membuka kemungkinan untuk mengundang partai
POLITIK
MANDAILING NATAL Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 H, Warung Kopi Madina menggelar acara syukuran sekaligus buka puasa bersama masyarak
NASIONAL
DENPASAR Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penambahan 3.000 hingga 10.000 unit ta
PEMERINTAHAN
BATUBARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerint
PEMERINTAHAN
DENPASAR Dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik terkait event lari bertajuk Multikultural Run resmi dilaporkan ke Polda
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG BALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri acara pemberian santunan anak Yatim sekaligus peresmian The Yat
PENDIDIKAN