Prabowo: Saya Ingin Hidup 1.000 Tahun Lagi, untuk Melihat Indonesia Jaya
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri sebagai fondasi utama menuju kebang
NASIONAL
MAKASSAR – Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), menuding adanya praktik mafia tanah dalam sengketa lahan antara Hadji Kalla dan Gowa Makassar Tourism Development (GMTD).
JK menegaskan eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri Makassar tidak sah karena tidak sesuai prosedur hukum.
Hal itu diungkapkan JK saat meninjau langsung lahan sengketa seluas 16,4 hektar di Jalan Metro Tanjung Bunga, Tamalate, Makassar, Rabu pagi, dua hari setelah eksekusi oleh Panitera dan Juru Sita PN Makassar.Baca Juga:
Menurut JK, sertifikat lahan tersebut telah dimiliki Hadji Kalla sejak 1993, namun pengadilan memenangkan GMTD dalam sengketa yang berlangsung.
"Kalau begini, nanti seluruh kota Makassar akan diperlakukan seperti itu, dirampok seperti itu. Kalau Hadji Kalla saja mereka mau main-main, apalagi yang lain," ujar JK.
Ia menambahkan bahwa lahan tersebut dibeli langsung dari anak Raja Gowa, yang dulunya wilayah ini masuk ke Kesultanan Gowa, kini menjadi bagian Kota Makassar.
JK menegaskan eksekusi tersebut melanggar ketentuan Mahkamah Agung karena tidak dilakukan sesuai prosedur.
Menurutnya, syarat eksekusi, termasuk constatering oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), tidak terpenuhi.
"Yang tunjuk justru GMTD. Panitera tidak tahu, tidak ada lurah, tidak ada BPN. Itu pasti tidak sah," tegasnya.
JK menyebut langkah GMTD sebagai rekayasa hukum.
"Ini Mahkamah Agung mengatakan harus diukur oleh BPN. Jadi, pembohong semua mereka itu," lanjutnya.
Mantan Wapres itu juga menegaskan bahwa Hadji Kalla tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan GMTD dalam perkara yang berlangsung di pengadilan.
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri sebagai fondasi utama menuju kebang
NASIONAL
JAKARTA Fakta baru terungkap dalam persidangan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kasus penyiraman air keras yang diduga melibatkan empat prajurit BAIS TNI terhadap ak
HUKUM DAN KRIMINAL
CILACAP Presiden Prabowo Subianto melontarkan ultimatum keras kepada para pejabat maupun kalangan intelektual yang dinilai tidak memilik
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menetapkan eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, bersama empat orang lainnya sebagai tersangka dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa pendekatan Pemerintah Kota Medan dalam peringatan Hari Buruh Internasion
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah turun langsung memimpin pemusnahan ladang ganja hasil temuan Direktorat Reserse Na
HUKUM DAN KRIMINAL
PANGKALPINANG Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan keterbukaan informasi publik di d
PEMERINTAHAN
MEDAN Warga Kelurahan Titi Kuning, khususnya yang kerap melintas di Jalan Speksi Kanal, Kecamatan Medan Johor, kini dapat bernapas lega.
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memaparkan sejumlah proyek strategis nasional yang tengah dan akan dibangun di Kota Medan
PEMERINTAHAN