Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
LANGKAT — Situasi mencekam terjadi di Dusun Pematang Langkat, Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura.
Sejumlah ibu-ibu perwiritan yang baru saja selesai mengikuti kegiatan wirid yasin pada Jumat sore sekitar pukul 15.00 WIB, mendatangi sebuah lokasi di areal perkebunan sawit yang diduga kuat menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
Lokasi tersebut berada tak jauh dari permukiman warga dan telah lama meresahkan masyarakat.Baca Juga:
Saat melakukan pengecekan, para ibu menemukan sejumlah peralatan isap sabu (bong) berserakan di sekitar tempat itu, memperkuat dugaan bahwa area tersebut sudah lama digunakan sebagai markas narkoba.
Aksi Spontan Warga, Bentuk Kekecewaan Terhadap Lambannya APH
Koordinator Presidium Rakyat Membangun Peradaban (Permada), Ariswan, turut menyoroti aksi berani para ibu perwiritan tersebut.
Ia menyebut tindakan itu merupakan simbol kekecewaan mendalam masyarakat terhadap aparat penegak hukum (APH) yang dinilai lamban dalam merespons laporan-laporan terkait peredaran narkoba di wilayah tersebut.
Ariswan menjelaskan bahwa Permada sebelumnya telah menggelar Dialog Rakyat Desa dengan menghadirkan Polres Langkat melalui Kapolsek Tanjung Pura serta BNN Langkat.
Dalam forum itu, warga secara terbuka memaparkan titik-titik lokasi peredaran narkoba di desa mereka.
DPRD Langkat bahkan melakukan Rapat Dengar Pendapat bersama Permada, APH, dan pemerintah daerah.
Namun, hingga kini, belum ada langkah konkret untuk memutus mata rantai peredaran tersebut.
Permada Minta Komisi Reformasi Polri dan Kapolri Turun Tangan
Melihat kondisi darurat narkoba yang semakin mengkhawatirkan, Ariswan mendesak Komisi Reformasi Polri untuk meninjau kasus ini sebagai indikasi lemahnya penegakan hukum di tingkat daerah.
Ia juga meminta Kapolri segera mengevaluasi Kapolres Langkat dan jajarannya.
"Ketidakmampuan APH menindak tegas peredaran narkoba ini telah mencederai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," tegas Ariswan.
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL