PSI Sebut Kader NasDem Bakal Merapat, Pengumuman Disiapkan Jadi “Kejutan”
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sejumlah kader Partai NasDem akan bergabung dalam waktu dekat. Namun, pengumuman r
POLITIK
JAKARTA - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana mengundang lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menolak pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.
Pertemuan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terkait substansi dan aspek teknis KUHAP kepada publik.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan bahwa pertemuan akan digelar secara terbuka dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi TV Parlemen.Baca Juga:
"Kami menghormati siapapun yang menentang KUHAP baru, hal tersebut menunjukkan kepedulian mereka atas reformasi penegakan hukum. Namun, kami melihat banyak kesalahpahaman terjadi sehingga mungkin menjadi penyebab penolakan," ujar Habiburokhman dalam keterangan resmi, Kamis (20/11/2025).
Menurut DPR, KUHAP yang baru disahkan merupakan perbaikan signifikan dari KUHAP yang berlaku saat ini, dan harus segera diterapkan.
Legislator berharap pertemuan ini dapat meluruskan kesalahpahaman agar pelaksanaan KUHAP berjalan maksimal.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil, termasuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menilai KUHAP baru memungkinkan aparat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, hingga pemblokiran secara sewenang-wenang tanpa izin hakim.
Mereka juga menyoroti pasal-pasal terkait keadilan restoratif yang dianggap rawan disalahgunakan.
"Proses pembahasan KUHAP ini tampak terburu-buru agar dapat berlaku bersamaan dengan KUHP baru pada Januari 2026. Hal ini menimbulkan tumpukan masalah baik dari aspek proses maupun substansi," tulis YLBHI melalui situs resminya.
DPR menegaskan akan menanggapi semua masukan dari LSM dan masyarakat, sembari memastikan KUHAP baru diterapkan secara adil dan sesuai prinsip hukum yang berlaku.*
(bb/ad)
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sejumlah kader Partai NasDem akan bergabung dalam waktu dekat. Namun, pengumuman r
POLITIK
JAKARTA Rismon Sianipar menantang mantan rekannya, Roy Suryo, untuk berdebat terbuka terkait polemik dugaan ijazah Presiden ke7 RI Joko
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam pola pengawasan internal di Kementerian K
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menghadiri pertemuan Pemerintah Aceh bersama Badan Legislasi DPR RI di Anjong Mon M
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengusulkan agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh ditetapkan minimal sebesar 2,5 pers
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menghadiri kegiatan Sinergi Ekonomi Kerakyatan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gr
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara mengenai viralnya siswa SMP di Kota Medan yang nekat menyeberangi pipa di a
PEMERINTAHAN
KALBAR Helikopter jenis Airbus H130 dengan nomor registrasi PKCFX jatuh di wilayah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis, 16 April
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, termasuk surat pernyataan pengunduran diri para kepala Organisasi P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan massa yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Eksekutor Aktivis Muda Koordinator Wilayah Sumatera Utara
HUKUM DAN KRIMINAL