Selain itu, ia meminta Kepala BNN Pusat melakukan evaluasi terhadap Kepala BNN Langkat.
Menurutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah sangat jelas mengatur kewajiban negara dalam melakukan pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi.
Respons APH Dinilai Terlambat
Saat dikonfirmasi awak media melalui WhatsApp, Humas Polres Langkat hanya memberikan tanggapan singkat:
"Ok, tks infnya… akan kami sampaikan dan ditindaklanjuti, tks."
Warga juga mengirimkan laporan langsung ke Kasat Narkoba Polres Langkat.
Namun jawaban yang diterima kembali berupa respons singkat:
"Terima kasih Bu, sudah kami turunkan personil ke lokasi dan sudah ada beberapa yang kami amankan. Untuk lokasi di Dusun 9 akan kami turunkan lagi personil."
Menurut Ariswan, respons tersebut datang terlambat.
"Untuk apa lagi diturunkan personil kalau warga sudah bergerak sendiri? Ini narkoba, bukan perkara kecil. Untung ibu-ibu itu tidak mendapat perlawanan. APH itu digaji negara dari uang rakyat—kalau tidak mampu, ya mundur saja," ujarnya geram.
Desakan Reformasi Aparat dan Penguatan BNN
Ariswan menutup pernyataannya dengan mendesak dilakukannya reformasi menyeluruh di tubuh Polri, khususnya di unit penegakan hukum wilayah Langkat.
Ia juga meminta Presiden untuk mempercepat reformasi struktural dan operasional BNN.
"Kondisi di Desa Pematang Cengal ini adalah alarm keras. Negara wajib hadir. Komitmen perang terhadap narkoba jangan hanya jadi slogan," tegasnya.*
(ad)
PERCUT SEI TUAN, DELI SERDANG Organisasi 234 Solidarity Community (SC) Percut Sei Tuan menggelar kegiatan berbagi takjil dan buka puasa b
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran kabinetnya agar menjelang Hari Raya Idul Fitri tidak menggelar open house yang be
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan tindakan penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Peduli Akan Sosial (DPP IMPAS) melakukan aksi demonstrasi di kantor Kementerian Kehutanan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejak dibuka pada 2 Maret 2026, Posko Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan Kementerian Ketenagakerjaan (
NASIONAL
PIDIE Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, berbuka puasa bersama ratusan warga di Gampong Teupin Raya, Kabupaten Pidie, Jumat (13/3/2026). Ac
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengambil langkah proaktif menjelang mudik Lebaran 2026 dengan menurunkan Tim Penguji Kes
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Marzuki Ali Basyah MM, menekankan pentingnya pemahaman kearifan lokal bagi aparatur negara dalam
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, memberikan apresiasi terhadap langkah peneliti dan ahli
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tengah mengkaji langkahlangkah adaptif untuk menghadapi potensi dampak konflik d
POLITIK
