Pakai KKPD hingga Rp1,2 Miliar untuk Judol, Eks Camat Medan Maimun Dibebastugaskan 12 Bulan
MEDAN Pemerintah Kota Medan menjatuhkan sanksi disiplin berat kepada mantan Camat Medan Maimun Almuqarrom Natapradja berupa pembebasan t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto, menegaskan bahwa kayu-kayu gelondongan yang ikut terseret banjir besar di Sumatera berasal dari berbagai sumber, termasuk sisa pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, hingga area bekas penebangan legal.
Namun ia menegaskan, penjelasan tersebut tidak dimaksudkan menutup adanya indikasi penebangan liar.
"Terkait pemberitaan yang berkembang, perlu saya tegaskan bahwa penjelasan kami tidak pernah menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir," kata Dwi dalam keterangannya, Sabtu, 29 November 2025.Baca Juga:
Menurut Dwi, penelusuran asal kayu dilakukan agar proses hukum berjalan presisi.
"Kami memperjelas sumber-sumber kayu yang sedang ditelusuri, dan memastikan unsur illegal logging tetap diproses sesuai ketentuan," ujarnya.
Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Utara, kembali membuka persoalan lama: hilangnya tutupan hutan dan praktik penebangan yang tak terkendali.
Sejumlah rekaman memperlihatkan kayu-kayu besar berserakan pascabanjir, sebagian di antaranya tampak sudah terkelupas, seolah lama dijamah manusia.
Sementara itu, Kemenhut menyebut dugaan pelanggaran tengah diproses melalui mekanisme penegakan hukum multidoor.
Sebab, kata Dwi, modus kejahatan kehutanan semakin rapi, bahkan memanfaatkan skema administratif milik masyarakat, yaitu Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT).
"Karena itu kami tidak hanya menindak penebangan liar di lapangan, tetapi juga menelusuri dokumen, alur barang, dan alur dana di belakangnya. Penegakan multidoors dengan TPPU kami terapkan untuk menjerat beneficial owner," jelas Dwi.
Kemenhut membeberkan sedikitnya enam pola pencucian kayu ilegal yang marak terjadi lewat PHAT:
- Manipulasi dokumen kepemilikan lahan
- Penitipan kayu ilegal dari luar areal untuk dibuat seolah berasal dari PHAT
- Laporan hasil produksi (LHP) fiktif dengan volume yang dinaikkan
- Pemalsuan LHP terkait diameter, panjang, dan petak kayu
- Perluasan batas peta PHAT melebihi alas hak yang sah
- Penggunaan PHAT sebagai "nama pinjam" oleh pemodal untuk menghalalkan penebangan besar-besaran
Dalam beberapa kasus, kayu dari kawasan hutan dipindahkan ke lahan milik lalu diregistrasi sebagai kayu legal.
MEDAN Pemerintah Kota Medan menjatuhkan sanksi disiplin berat kepada mantan Camat Medan Maimun Almuqarrom Natapradja berupa pembebasan t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI resmi menyetujui pengesahan 9 anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 20262031 dalam rapat paripurna yang digelar d
NASIONAL
JAKARTA DPR RI resmi menyetujui rekomendasi percepatan reformasi Polri dalam rapat paripurna ke12 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025202
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI secara resmi menyetujui Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR. Persetu
NASIONAL
DENPASAR Polsek Denpasar Timur (Dentim) menggelar patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang dikombinasikan dengan patroli yus
NASIONAL
JAKARTA Filsuf dan pengamat politik Rocky Gerung memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Selasa, 27 Januari 2026. Rocky
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Rencana Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menjadikan Kebun Binatang Bandung sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) menuai kritik taja
PEMERINTAHAN
MEDAN Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait, ditetapkan sebagai tersangka dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Gagasan inovatif Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, untuk memanfaatkan lumpur sisa banjir sebagai media tana
NASIONAL
JAKARTA Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN J
HUKUM DAN KRIMINAL
