BREAKING NEWS
Sabtu, 06 Desember 2025

Status Bencana Nasional Diserahkan ke Presiden, DPR Fokus Evakuasi dan Rekonstruksi Cepat

Adelia Syafitri - Selasa, 02 Desember 2025 08:45 WIB
Status Bencana Nasional Diserahkan ke Presiden, DPR Fokus Evakuasi dan Rekonstruksi Cepat
Kondisi terkini jalan lintas KKA Aceh Utara - Bener Meriah menuju Takengon, Senin, 1 Desember 2025. (foto: Diskominfo Aceh Tengah)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penetapan status bencana nasional untuk banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menurut Lasarus, yang terpenting saat ini adalah memaksimalkan pencarian korban serta segera melakukan rekonstruksi infrastruktur vital.

"Pak Presiden kan ke sana, ya. Mungkin di lapangannya biarlah pemerintah putuskan. Yang penting, operasi pencarian dan pertolongan dimaksimalkan, serta segera dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur umum seperti jalan, jembatan, dan rumah bagi masyarakat terdampak," ujar Lasarus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Baca Juga:

Legislator PDIP dapil Kalimantan Barat II ini menambahkan, pembangunan rumah bagi warga yang kehilangan hunian akan melibatkan Kementerian Perumahan Rakyat, sementara Kementerian PUPR bertanggung jawab membangun fasilitas umum dan infrastruktur strategis.

Komisi V DPR menekankan, penanganan jalan dan jembatan menjadi prioritas agar mobilitas masyarakat segera pulih.

"Anggarannya kita setujui belakangan, yang penting ditangani cepat dulu karena di lapangan situasinya darurat," katanya.

Lasarus juga menyoroti penyebab bencana yang menimpa Sumatera. Berdasarkan laporan BMKG, hujan yang seharusnya turun selama satu bulan justru turun dalam satu hari.

Selain itu, alih fungsi lahan yang masif dan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhitungkan dampak lingkungan disebut memperparah kerusakan di lapangan.

"Debit airnya sangat besar, ditambah pengaruh lingkungan dan alih fungsi lahan yang masif, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhitungkan dampak lingkungan, ini semua memperparah situasi di lapangan," ujarnya.

Dengan langkah ini, DPR mendukung percepatan penanganan darurat dan rekonstruksi infrastruktur, sambil menyerahkan penetapan status bencana nasional sepenuhnya kepada pemerintah pusat.*


(vo/ad)

Editor
: Adelia Syafitri
0 komentar
Tags
beritaTerkait
286 SPPG Jadi Dapur Umum, Penuhi Kebutuhan Gizi Korban Bencana Sumatera
Purbaya Siap Gelontorkan Rp500 Miliar untuk BNPB Tangani Banjir Sumatra
Menkomdigi Targetkan Sinyal Internet di Aceh, Sumut, dan Sumbar Pulih dalam Empat Hari
BNPB Catat Daerah Terisolir di Sumatra Barat dan Aceh, Bantuan Darurat Dipercepat
Korban Bencana Sumatera Capai 604 Orang, 464 Masih Hilang
Tim Gabungan Buka Jalur Darat di Bener Meriah, Empat Titik Longsor Dibersihkan
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru