Penggugat UU Polri: Rakyat Itu Sederhana, Ingin Polisi Bertugas Sesuai UUD
JAKARTA Advokat Syamsul Jahidin, yang sebelumnya menggugat UndangUndang Polri ke Mahkamah Konstitusi (MK), menilai Peraturan Polri Nomo
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, menilai penanganan banjir oleh Pemerintah Kota Medan berjalan lambat dan tidak tepat sasaran.
Kritik itu disampaikan Paul setelah mengevaluasi penggunaan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) Pemkot Medan sebesar Rp 5,8 miliar yang dialokasikan untuk penanganan banjir.
Baca Juga:Menurut Paul, sebagian besar anggaran BTT, sekitar Rp 4,7 miliar, hingga kini belum direalisasikan, sementara kondisi banjir sudah mereda dan sebagian besar pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing.
"Lambat sekali. Sisa anggaran Rp 4,7 miliar itu terlalu lama dibelanjakan. Rakyat sudah pulang, banjir sudah surut, ini nasi masih mau dibagikan. Kalau pun dibagi, apakah tepat sasaran?" ujar Paul, Selasa, 9 Desember 2025.
Dari total Rp 5,8 miliar, sekitar Rp 1,1 miliar digunakan untuk pembelian nasi bungkus bagi pengungsi.
Namun Paul menilai pendistribusian nasi bungkus tersebut tidak merata dan terkesan pilih kasih.
"Yang dapat rupanya tergantung camat. Kalau camat tidak kasih tahu, warga bisa tidak dapat walaupun ada pengungsi di situ. Harusnya BPBD cek langsung ke lapangan, verifikasi data pengungsi," kata Paul.
Paul juga menyoroti harga nasi bungkus yang menurutnya terlampau tinggi. Dari inspeksi yang ia lakukan di posko, ia mendapati harga satu bungkus nasi ayam sebesar Rp 24.200.
"Itu kemahalan. Ini nanti akan kami bahas dalam rapat dengan BPBD dan dinas terkait," ujarnya.
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Medan, Herbert Panjaitan, menjelaskan bahwa anggaran Rp 1,1 miliar digunakan untuk menyediakan 6.000 nasi bungkus per hari selama periode 2–9 Desember 2025.
Pembagian dilakukan pagi, siang, dan malam, masing-masing 2.000 bungkus.
JAKARTA Advokat Syamsul Jahidin, yang sebelumnya menggugat UndangUndang Polri ke Mahkamah Konstitusi (MK), menilai Peraturan Polri Nomo
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Komisi V DPR RI meninjau langsung kondisi pascabencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah. Ketua
PERISTIWA
SOLO Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, meminta perguruan tinggi di Indonesia melakukan penelitian untuk menin
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Penyanyi legendaris Iwan Fals menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara,
NASIONAL
JAKARTA Timnas Indonesia U22 kembali menjadi sorotan publik usai tampil di bawah ekspektasi pada SEA Games 2025. Skuad Garuda Muda dipa
OLAHRAGA
BIREUEN Pekerjaan besar penyambungan jembatan bailey dengan jembatan rangka baja Teupin Mane di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, akhir
NASIONAL
ACEH Tumpukan kayu beragam ukuran terlihat di lokasi terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh. Kayukayu tersebut disebut berpotensi m
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon tumbang dan menimpa satu unit mobil minibus di Jalan Imam Bonjol, Kelu
PERISTIWA
JAKARTA Meta, perusahaan yang menaungi Facebook, Instagram, dan WhatsApp, kembali menuai kritik setelah melakukan pemblokiran terhadap p
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Polres Metro Jakarta Pusat membantah dugaan sabotase dalam kebakaran yang menimpa kantor PT Terra Drone Indonesia di Kemayoran,
HUKUM DAN KRIMINAL