Kirimkan Hak Jawab, Ini Penjelasan Kepala SPPG Medan Tembung 3
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, menilai penanganan banjir oleh Pemerintah Kota Medan berjalan lambat dan tidak tepat sasaran.
Kritik itu disampaikan Paul setelah mengevaluasi penggunaan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) Pemkot Medan sebesar Rp 5,8 miliar yang dialokasikan untuk penanganan banjir.
Baca Juga:Menurut Paul, sebagian besar anggaran BTT, sekitar Rp 4,7 miliar, hingga kini belum direalisasikan, sementara kondisi banjir sudah mereda dan sebagian besar pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing.
"Lambat sekali. Sisa anggaran Rp 4,7 miliar itu terlalu lama dibelanjakan. Rakyat sudah pulang, banjir sudah surut, ini nasi masih mau dibagikan. Kalau pun dibagi, apakah tepat sasaran?" ujar Paul, Selasa, 9 Desember 2025.
Dari total Rp 5,8 miliar, sekitar Rp 1,1 miliar digunakan untuk pembelian nasi bungkus bagi pengungsi.
Namun Paul menilai pendistribusian nasi bungkus tersebut tidak merata dan terkesan pilih kasih.
"Yang dapat rupanya tergantung camat. Kalau camat tidak kasih tahu, warga bisa tidak dapat walaupun ada pengungsi di situ. Harusnya BPBD cek langsung ke lapangan, verifikasi data pengungsi," kata Paul.
Paul juga menyoroti harga nasi bungkus yang menurutnya terlampau tinggi. Dari inspeksi yang ia lakukan di posko, ia mendapati harga satu bungkus nasi ayam sebesar Rp 24.200.
"Itu kemahalan. Ini nanti akan kami bahas dalam rapat dengan BPBD dan dinas terkait," ujarnya.
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Medan, Herbert Panjaitan, menjelaskan bahwa anggaran Rp 1,1 miliar digunakan untuk menyediakan 6.000 nasi bungkus per hari selama periode 2–9 Desember 2025.
Pembagian dilakukan pagi, siang, dan malam, masing-masing 2.000 bungkus.
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim PSSI dikabarkan tengah memproses naturalisasi Demiane Agustien, pemain muda yang saat ini terdaftar di Arsenal U21. Pemain
OLAHRAGA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Badan Nasional Penanggulangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggu
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Aksi demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Binjai di Kantor Wa
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Badan Nasion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menerima audiensi Denny Indrayana, Refly Harun, dan sejumlah perwaki
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar ekspose atau gelar perkara terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL