Ketua Komisi IV DPRD Medan Kritik Lambatnya Realisasi Anggaran Banjir Rp 5,8 Miliar: ‘Rakyat Sudah Pulang, Bantuan Baru Mau Dibagi?’

MEDAN — Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, menilai penanganan banjir oleh Pemerintah Kota Medan berjalan lambat dan tidak tepat sasaran.

Kritik itu disampaikan Paul setelah mengevaluasi penggunaan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) Pemkot Medan sebesar Rp 5,8 miliar yang dialokasikan untuk penanganan banjir.

Baca Juga:

• Banjir dan Longsor Sumatera Jadi Bukti Dampak Korupsi Alam, MARAK Tantang Presiden Prabowo Buktikan Komitmen Pemberantasan Korupsi

Menurut Paul, sebagian besar anggaran BTT, sekitar Rp 4,7 miliar, hingga kini belum direalisasikan, sementara kondisi banjir sudah mereda dan sebagian besar pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing.

"Lambat sekali. Sisa anggaran Rp 4,7 miliar itu terlalu lama dibelanjakan. Rakyat sudah pulang, banjir sudah surut, ini nasi masih mau dibagikan. Kalau pun dibagi, apakah tepat sasaran?" ujar Paul, Selasa, 9 Desember 2025.

Dari total Rp 5,8 miliar, sekitar Rp 1,1 miliar digunakan untuk pembelian nasi bungkus bagi pengungsi.

Namun Paul menilai pendistribusian nasi bungkus tersebut tidak merata dan terkesan pilih kasih.

"Yang dapat rupanya tergantung camat. Kalau camat tidak kasih tahu, warga bisa tidak dapat walaupun ada pengungsi di situ. Harusnya BPBD cek langsung ke lapangan, verifikasi data pengungsi," kata Paul.

Paul juga menyoroti harga nasi bungkus yang menurutnya terlampau tinggi. Dari inspeksi yang ia lakukan di posko, ia mendapati harga satu bungkus nasi ayam sebesar Rp 24.200.

"Itu kemahalan. Ini nanti akan kami bahas dalam rapat dengan BPBD dan dinas terkait," ujarnya.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Medan, Herbert Panjaitan, menjelaskan bahwa anggaran Rp 1,1 miliar digunakan untuk menyediakan 6.000 nasi bungkus per hari selama periode 2–9 Desember 2025.

Pembagian dilakukan pagi, siang, dan malam, masing-masing 2.000 bungkus.

Ia juga mengatakan harga nasi bungkus yang direncanakan sebenarnya Rp 35.000, namun yang direalisasikan Rp 24.200.

"Untuk detail lauknya saya tidak bisa jelaskan karena itu bukan bidang saya," kata Herbert.

Paul memastikan akan menggelar rapat gabungan antara Komisi IV, Komisi II, dan BPBD Medan untuk mengaudit penggunaan anggaran BTT.

Menurutnya, evaluasi ini penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan anggaran.

Baca Juga:

• Solidaritas Warga: Konser Amal Galang Sumbang Rp11 Juta untuk Korban Banjir Deli Serdang

BPBD Medan juga menyebutkan bahwa BTT tahap II sebesar Rp 4,7 miliar masih dalam proses pembelanjaan, dan akan digunakan untuk kebutuhan pengungsi seperti tikar, matras, dan sarung.

Namun Paul menilai realisasi itu sudah terlambat. "Kalau warga sudah kembali ke rumah, bantuan itu mau ke mana disalurkan?" ujarnya.*

(d/ad)

Banjir dan Longsor Sumatera Jadi Bukti Dampak Korupsi Alam, MARAK Tantang Presiden Prabowo Buktikan Komitmen Pemberantasan Korupsi

Solidaritas Warga: Konser Amal Galang Sumbang Rp11 Juta untuk Korban Banjir Deli Serdang

Datangi Desa Terdampak Banjir Aceh Tamiang, Anies Baswedan Berikan Dorongan Moral dan Bantuan Logistik ke Korban

Umrah di Tengah Bencana dan Tanpa Izin Gubernur Aceh, Bupati Aceh Selatan Dicopot Sementara

Kolaborasi KKSS dan MDMC–LazisMu Aceh, Salurkan Hygiene Kit untuk Jaga Kesehatan Pengungsi Pasca Banjir Bandang

MDMC–LAZISMU Aceh Gelar Pelatihan Dukungan Psikososial untuk Relawan Bencana