Proyek Wisata Danau Toba Diguncang Korupsi, PPK Resmi Jadi Tersangka
MEDAN Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan ESK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek penataan W
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN – Seruan agar pemerintah pusat turun tangan lebih kuat dalam penanganan bencana di Sumatera kembali menggema.
Sekretaris Persatuan dan Pemerhati Wartawan Angkola Sipirok (PERWASI) Tapanuli Selatan, Mahmuda Mora Siregar, menyampaikan langsung jeritan warga dari berbagai daerah terdampak di Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Aceh, dan meminta Presiden Prabowo Subianto menetapkan bencana tersebut sebagai Bencana Nasional.
Di tengah tenda pengungsian dan reruntuhan bangunan, Mora Siregar menjadi salah satu suara yang lantang mengingatkan negara tentang kondisi rakyat yang kian terdesak.Baca Juga:
"Ketika saya menatap mata mereka, saya melihat ketakutan sekaligus harapan. Mereka menunggu negara hadir lebih kuat," ujarnya, Rabu, (10/12/2025).
Ia mengatakan setiap hari menerima laporan dari titik bencana, termasuk Desa Garoga (Kecamatan Batangtoru) dan Desa Tandihat (Kecamatan Angkola Selatan) yang tanahnya retak dan membuat satu desa harus mengungsi.
Banjir bandang melumat berbagai desa di Kecamatan Sayurmatinggi, sementara longsor terjadi di Tano Tombangan Angkola.
Total 13 kecamatan di Tapanuli Selatan tercatat terdampak banjir dan longsor.
Mora menyebut dirinya menyaksikan sendiri luka batin masyarakat: orang tua yang kehilangan anak, petani yang kehilangan lahan, hingga lansia yang datang ke posko hanya dengan pakaian di tubuh.
"Ini bukan sekadar bencana kecil. Ini suara rakyat yang harus sampai ke pemerintah pusat," katanya.
Di banyak lokasi, warga masih mengingat peristiwa banjir bandang sebagai "detik-detik maut".
Sungai yang biasanya tenang berubah menjadi gelombang lumpur yang menghancurkan rumah dan jembatan.
Di perbukitan, longsor runtuh tanpa tanda, menimbun rumah yang telah berdiri puluhan tahun.
MEDAN Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan ESK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek penataan W
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh mempercepat identifikasi dan penyiapan lahan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (H
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus kekerasan yang menewaskan seorang perempuan bernama Lina resmi memasuki meja hijau. Terdakwa David Chandra didakwa membunuh k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Abdullah, menegaskan bahwa aparat yang menuduh pedagang es gabus menggunakan bahan spons harus mendapatk
NASIONAL
DENPASAR, BALI Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali kembali menunjukkan dukungan nyata terhadap Industri Kecil dan
EKONOMI
BEKASI Satuan Reserse Narkoba (SATRESNARKOBA) Polres Bekasi Kota kembali menunjukkan tajinya dalam memberantas peredaran narkotika dan o
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA TIMUR Koperasi Kelurahan Merah Putih Cipinang Muara sukses menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025 di Aula K
EKONOMI
OlehKhairul FahmiBELAKANGAN ini, ruang publik kita riuh dengan perdebatan mengenai partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BOP). Senti
OPINI
JAKARTA Indonesia dan Malaysia resmi menyepakati pembentukan satuan tugas (task force) percepatan penempatan pekerja migran Indonesia (PM
EKONOMI
MEDAN Sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PHM) dan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) yang diajukan Kementerian Lingkungan Hid
HUKUM DAN KRIMINAL
