PERWASI Tapsel Suarakan Jeritan Korban Bencana Sumatera, Desak Presiden Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional

TAPANULI SELATAN – Seruan agar pemerintah pusat turun tangan lebih kuat dalam penanganan bencana di Sumatera kembali menggema.

Sekretaris Persatuan dan Pemerhati Wartawan Angkola Sipirok (PERWASI) Tapanuli Selatan, Mahmuda Mora Siregar, menyampaikan langsung jeritan warga dari berbagai daerah terdampak di Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Aceh, dan meminta Presiden Prabowo Subianto menetapkan bencana tersebut sebagai Bencana Nasional.

Di tengah tenda pengungsian dan reruntuhan bangunan, Mora Siregar menjadi salah satu suara yang lantang mengingatkan negara tentang kondisi rakyat yang kian terdesak.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Ceritakan Detik-Detik Menembus Aceh Tamiang: Seperti Tsunami Kedua, 85 Personel Belum Ditemukan

"Ketika saya menatap mata mereka, saya melihat ketakutan sekaligus harapan. Mereka menunggu negara hadir lebih kuat," ujarnya, Rabu, (10/12/2025).

Ia mengatakan setiap hari menerima laporan dari titik bencana, termasuk Desa Garoga (Kecamatan Batangtoru) dan Desa Tandihat (Kecamatan Angkola Selatan) yang tanahnya retak dan membuat satu desa harus mengungsi.

Banjir bandang melumat berbagai desa di Kecamatan Sayurmatinggi, sementara longsor terjadi di Tano Tombangan Angkola.

Total 13 kecamatan di Tapanuli Selatan tercatat terdampak banjir dan longsor.

Mora menyebut dirinya menyaksikan sendiri luka batin masyarakat: orang tua yang kehilangan anak, petani yang kehilangan lahan, hingga lansia yang datang ke posko hanya dengan pakaian di tubuh.

"Ini bukan sekadar bencana kecil. Ini suara rakyat yang harus sampai ke pemerintah pusat," katanya.

Di banyak lokasi, warga masih mengingat peristiwa banjir bandang sebagai "detik-detik maut".

Sungai yang biasanya tenang berubah menjadi gelombang lumpur yang menghancurkan rumah dan jembatan.

Di perbukitan, longsor runtuh tanpa tanda, menimbun rumah yang telah berdiri puluhan tahun.

"Kami hanya sempat lari. Barang-barang, rumah… semua hilang," kata Sumarni, salah satu penyintas di Batangtoru, sambil memeluk anak bungsunya.

Ancaman psikologis juga muncul. Banyak anak kerap terbangun karena mimpi buruk, sementara orang dewasa gelisah setiap mendengar suara hujan.

"Mereka manusia yang sedang menata hidup dari awal. Bantuan psikososial sama pentingnya dengan sembako," tegas Mora.

Warga juga mengeluhkan jalan putus, jembatan rusak, dan akses logistik yang tersendat. Pekerja harian kehilangan pendapatan, sekolah-sekolah ditutup, dan banyak desa terisolasi.

Dalam kondisi seperti ini, menurut Mora, penetapan Bencana Nasional bukan sekadar status administratif, melainkan simbol hadirnya negara.

Status tersebut memungkinkan pengerahan alat berat lebih cepat, distribusi logistik nasional tanpa birokrasi berbelit, dan penambahan tenaga medis serta relawan.

"Ketika negara turun sepenuhnya, masyarakat merasa tidak sendirian," ujarnya.

Mora mengingat pesan seorang lansia dari Kecamatan Sayurmatinggi yang mendatanginya dengan suara bergetar.

"Bilang pada pemerintah… kami tidak minta banyak. Kami hanya ingin hidup kembali," kata sang pengungsi.

Bagi Mora, kalimat itu menjadi pengingat bahwa bencana bukan sekadar kumpulan data korban, melainkan perjuangan ribuan keluarga untuk bangkit dari puing-puing kehidupan.*

(ad)

Kapolda Aceh Ceritakan Detik-Detik Menembus Aceh Tamiang: Seperti Tsunami Kedua, 85 Personel Belum Ditemukan

Gempa M 4,9 Guncang Aceh Siang Ini, Tak Berpotensi Tsunami

Negara Hadir untuk Korban Banjir, Sertifikat Tanah Bisa Diurus Ulang Gratis

Banjir dan Longsor di Sumut, Masa Tanggap Darurat Diperpanjang Dua Minggu

Pertemuan Prabowo dan Putin, Fokus pada Hubungan Strategis Indonesia-Rusia

Pertalite Rp 80.000 per Liter, Warga Aceh Utara Terdampak Banjir Menjerit