Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MEDAN – Bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara terus menelan korban jiwa.
Per laporan terbaru BPBD Sumut, hingga Senin (5/1/2026) pukul 21.37 WIB, jumlah korban meninggal dunia mencapai 370 orang, sementara 42 orang masih dinyatakan hilang.
"Data sementara, meninggal dunia 370 orang, hilang 42 orang," ujar Porman Mahulae, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sumut, mengutip laporan resmi BPBD Sumut.Baca Juga:
Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) menjadi wilayah terdampak terparah dengan 127 korban meninggal dan 35 orang hilang.
Disusul Tapanuli Selatan (Tapsel) dengan 93 korban meninggal dan 4 orang hilang. Kota Sibolga mencatat 55 korban meninggal.
BPBD Sumut mencatat bencana ini terjadi di 19 kabupaten/kota. Selain korban meninggal dan hilang, sebanyak 205 orang mengalami luka-luka.
Jumlah warga terdampak banjir dan longsor diperkirakan mencapai 1.803.549 orang, sementara 13.500 orang masih mengungsi hingga malam ini.
Data korban masih bersifat fluktuatif, seiring proses pencarian dan validasi yang terus berlangsung.
Pihak berwenang memperingatkan jumlah korban jiwa diperkirakan akan bertambah, mengingat banyaknya korban yang belum ditemukan.
Sebaran Korban Tewas dan Hilang
Kabupaten Tapanuli Tengah: 127 meninggal, 35 hilang
Kabupaten Tapanuli Selatan: 93 meninggal, 4 hilang
Kota Sibolga: 55 meninggal
Kabupaten Tapanuli Utara: 36 meninggal, 2 hilang
Kabupaten Deli Serdang: 17 meninggal
Kabupaten Langkat: 14 meninggal
Kabupaten Humbang Hasundutan: 10 meninggal, 1 hilang
Kota Medan: 12 meninggal
Kabupaten Pakpak Bharat: 2 meninggal
Kota Padangsidimpuan: 1 meninggal
Kabupaten Nias: 2 meninggal
Kabupaten Nias Selatan: 1 meninggal
BPBD Sumut mengimbau masyarakat tetap waspada dan mengikuti arahan evakuasi.
Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk percepatan penanganan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan wilayah terdampak.*
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL