Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
MEDAN – Aksi pembongkaran plang Pemuda Pancasila (PP) nyaris memicu bentrokan di Jalan Karya Darma No. 01, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Rabu (4/2).
Peristiwa ini terjadi setelah plang sekretariat Ranting PP diduga dibongkar oleh oknum suruhan PT Anugerah Dirgantara Perkasa (ADP).
Ketegangan meningkat ketika pihak perusahaan menyatakan bahwa sekretariat PP berdiri di atas lahan milik perusahaan, sehingga plang tidak berhak dipasang di lokasi tersebut.Baca Juga:
Plang kemudian dipindahkan ke area lahan kosong di sekitar lokasi, memicu reaksi puluhan kader Pemuda Pancasila se-Kecamatan Medan Polonia.
Sekretaris PAC Pemuda Pancasila Medan Polonia, Rasyid, membantah klaim perusahaan.
"Pos Ranting Pemuda Pancasila ini tidak berdiri di atas tanah PT ADP. Jangan coba-coba membongkar plang ini," ujarnya.
Ketua PAC, Rommy Van Boy, mengecam tindakan pembongkaran yang dilakukan tanpa koordinasi.
Ia menekankan, pos dan plang PP merupakan marwah organisasi dan tindakan sepihak berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Insiden ini diduga dipicu oleh Damanik, perwakilan PT ADP yang merupakan pensiunan TNI dan staf khusus perusahaan.
Ia dinilai tidak mengedepankan pendekatan persuasif dalam menangani persoalan di lapangan.
Setelah dilakukan mediasi di lokasi, pihak PT ADP akhirnya diminta memasang kembali plang Pemuda Pancasila di tempat semula.
Petugas gabungan Babinsa dan Tim Reskrim Polsek Medan Baru bergerak cepat mengamankan situasi dan membubarkan massa.*
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK