Selain itu, setiap tindakan yang mengganggu fungsi jalan dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan atau denda sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak penyelenggara terkait izin kegiatan tersebut.
Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Batubara juga belum memberikan klarifikasi apakah penutupan jalan itu telah melalui prosedur perizinan.
Minimnya kejelasan ini memunculkan dugaan adanya pembiaran di lapangan.
Publik pun mempertanyakan peran pengawasan dari instansi terkait dalam menjaga ketertiban penggunaan fasilitas umum.
Jika terbukti tidak mengantongi izin, penutupan jalan untuk kepentingan pribadi seperti ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mencederai hak masyarakat serta menunjukkan lemahnya penegakan ketertiban umum.
Aparat terkait didesak segera turun tangan untuk memberikan kepastian hukum atas kejadian tersebut.*
(ad)
JAKARTA Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengutuk keras tindakan pengeroyokan terhadap seorang warga Kota Langsa yang terjadi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima piagam penghargaan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolo
PEMERINTAHAN
BATUBARA Penutupan Jalan Merdeka di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, memicu sorotan tajam dari masyarakat. Akses vital terseb
PERISTIWA
BULELENG Gubernur Bali Wayan Koster, siang tadi, secara simbolis menyerahkan bantuan kepada SD Negeri 5 Banjar yang terdampak banjir ban
NASIONAL
LABUHANBATU Eks Kepala BNI 46 Aek Nabara berinisial AH, pelaku penggelapan dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara di Labuhanbatu y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak para pengusaha asal Jepang untuk menjalin kemitraan strategis dengan Dan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagake
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 20232024. Kali ini, KP
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melal
PEMERINTAHAN
