Skenario Konstitusi Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK: Ini Alur Penggantian dan Sosok Potensial
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
SAMARINDA — Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa pada 21 April 2026 di gedung DPRD Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Aksi tersebut menuntut audit menyeluruh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan diwarnai sejumlah insiden hingga berujung ricuh.
Sorotan publik mengarah kepada Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, yang dinilai merespons situasi secara santai pasca-aksi.Baca Juga:
Alih-alih memberikan keterangan langsung kepada media, Rudy memilih menyampaikan pernyataan melalui akun Instagram resminya.
Dalam unggahannya, ia mengapresiasi mahasiswa dan masyarakat yang dinilai telah menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah daerah.
"Masukan hari ini sangat berarti dan berkelas. Kami berharap masyarakat bisa menjadi mata dan telinga dalam melakukan perbaikan dan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur," tulisnya.
Aksi tersebut dipicu oleh polemik anggaran fasilitas pejabat yang menuai kritik publik.
Di antaranya rencana pengadaan mobil dinas mewah jenis Range Rover senilai Rp 8,5 miliar serta anggaran rumah jabatan gubernur yang disebut mencapai Rp 25 miliar, termasuk fasilitas tambahan seperti akuarium dan sarana kebugaran.
Sejumlah tuntutan massa menekankan perlunya transparansi serta evaluasi terhadap penggunaan anggaran daerah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan publik.
Sehari pasca-aksi, suasana di kawasan Kantor Gubernur Kalimantan Timur masih dalam penjagaan ketat aparat keamanan.
Area tersebut ditetapkan sebagai zona steril, dengan pembatasan akses bagi awak media serta larangan pengambilan gambar di dalam kompleks perkantoran.
Upaya konfirmasi langsung kepada Rudy Mas'ud belum membuahkan hasil.
Meski sempat berada di lingkungan kantor, ia dilaporkan langsung menuju rumah jabatan tanpa memberikan keterangan kepada wartawan.
Kondisi di sekitar kantor gubernur juga masih menyisakan dampak aksi. Pagar kawat berduri tampak mengelilingi area, sementara sejumlah fasilitas mengalami kerusakan.
Videotron di bagian depan kantor ditutup papan pelindung, dan beberapa titik taman serta trotoar terlihat rusak.
Selain itu, sisa-sisa dinamika aksi seperti oli di badan jalan dan gulungan kawat berduri yang berserakan masih mengganggu akses pejalan kaki.
Publik hingga kini menunggu langkah konkret Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam merespons tuntutan audit dan evaluasi anggaran tersebut.
Di tengah sorotan itu, istri gubernur, Sarifah Suraidah Harum, turut menarik perhatian setelah mengunggah sejumlah kutipan di Instagram Story.
Salah satu unggahan menyinggung pentingnya tidak mencampuri urusan orang lain serta membatasi penilaian terhadap kehidupan pihak lain.
"Tolong normalisasikan tidak mengomentari kehidupan orang lain, tidak ikut campur dengan urusan orang lain merupakan bagian dari etika, semua orang memiliki cara hidupnya masing-masing. Berhenti menyimpulkan sesuatu lewat apa yang hanya kami liat sesaat. Belajarlah untuk membatasi hal-hal yang memang bukan urusanmu," tulis dalam postingan.
Unggahan tersebut memantik beragam reaksi dari warganet, seiring meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik terhadap pemerintah daerah.*
(tm/ad)
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyoroti keberadaan sejumlah dokumen terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang disebut
POLITIK
MUARASABAK Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah telah menuntaskan kewajiban pembayaran obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia (BI) sen
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JATINANGOR Sebanyak 50 mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD) terpilih menerima Program Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD. Selain mendapatka
PENDIDIKAN
MEDAN Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi pelaku seni, akademisi hingga fotografe
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial AN (30) yang diduga terlibat kasus penggelapa
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang telah diburu hampir dua bulan. Pelaku bernama Yogi Wardani (32) ditangkap d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang warga Deli Serdang, Indrayani, mengadukan sejumlah penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (
HUKUM DAN KRIMINAL