BREAKING NEWS
Jumat, 25 September 2026

Massa APMB Kepung DPRD Sumut, Desak Perbaikan Jalan Penghubung Asahan-Tanjungbalai

Abyadi Siregar - Selasa, 23 Juni 2026 15:28 WIB
Massa APMB Kepung DPRD Sumut, Desak Perbaikan Jalan Penghubung Asahan-Tanjungbalai
Puluhan massa yang tergabung dalam APMB menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (23/6/2026). (foto: Ihsan Syahreza/Sumut Pos)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

MEDAN — Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Pejuang Bangsa (APMB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (23/6/2026).

Dalam aksi tersebut, massa mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan Ruas Jalan Nomor 54 yang menghubungkan Pasar XI–Silo Bonto–Pematang Sei Baru di wilayah Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai.

Secara bergantian, para peserta aksi menyampaikan orasi dan meminta DPRD Sumut serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera mengambil langkah konkret terhadap kondisi jalan yang dinilai telah lama membutuhkan penanganan.

Baca Juga:

Koordinator aksi APMB, Ibnu, mengatakan kehadiran mereka di DPRD Sumut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di kawasan Asahan dan Tanjungbalai.

"Kami meminta kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara agar segera melakukan perbaikan Ruas Jalan Nomor 54 Pasar XI-Silo Bonto-Pematang Sei Baru. Infrastruktur yang baik sangat dibutuhkan masyarakat untuk mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas warga," ujar Ibnu saat berorasi.

Suasana aksi sempat memanas ketika massa merasa belum mendapat respons dari pihak legislatif.

Sejumlah peserta aksi mencoba memanjat pagar gerbang DPRD Sumut untuk masuk ke area gedung dewan.

Aksi tersebut memicu ketegangan dengan petugas keamanan yang berjaga di lokasi.

Namun situasi berhasil dikendalikan setelah pihak DPRD Sumut melakukan mediasi dengan para demonstran.

Kepala Humas DPRD Sumut, Sofyan, turun langsung menemui massa dan mengajak perwakilan aksi berdialog di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sumut.

"Mari bapak dan ibu, silakan tetap kooperatif dan kondusif. Mari kita diskusikan dan bahas bersama apa yang menjadi tuntutan bapak dan ibu sekalian," kata Sofyan di hadapan peserta aksi.

Setelah melakukan orasi, sejumlah perwakilan APMB diterima untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Dalam forum dialog tersebut, massa menyampaikan dua tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Selain meminta percepatan perbaikan jalan, mereka juga mendesak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara segera menuntaskan proses administrasi dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berkaitan dengan proyek perbaikan jalan tersebut.

Salah seorang perwakilan massa menilai percepatan pengesahan anggaran menjadi langkah penting agar proyek pembangunan tidak terus mengalami keterlambatan.

"Kami meminta Kepala BKAD Provinsi Sumatera Utara agar mempercepat proses pengesahan DPA dan seluruh administrasi lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan perbaikan Ruas Jalan Nomor 54 Pasar XI-Silo Bonto-Pematang Sei Baru, sehingga pembangunan dapat segera direalisasikan," tegasnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Humas DPRD Sumut, Sofyan, memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan diteruskan kepada pimpinan DPRD Sumut serta Komisi D DPRD Sumut yang membidangi pembangunan dan infrastruktur.

"Semua aspirasi yang telah disampaikan hari ini kami terima dan selanjutnya akan kami teruskan kepada pimpinan DPRD Sumut, khususnya Komisi D, agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada," ujar Sofyan.

Aksi unjuk rasa berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan dan berakhir setelah perwakilan massa menyampaikan tuntutan mereka melalui forum dialog dengan pihak DPRD Sumut.

Massa berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata guna mempercepat perbaikan infrastruktur yang dinilai sangat vital bagi masyarakat Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai.* (sp/ad)

Editor
: Abyadi Siregar
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Gubernur Aceh Lantik Dr. Misran Fuadi sebagai Kepala Dinas Syariat Islam Aceh
Wakil Bupati Asahan Buka Rakorpem Juni 2026, Dorong Penguatan Clean Governance Menuju Kabupaten Percontohan Anti Korupsi
APINDO Dorong Pembentukan Task Force untuk Percepat Implementasi IEU-CEPA
Prabowo Tekankan Pemerataan Infrastruktur, Tegaskan Tak Boleh Ada Daerah Tertinggal
Jokowi Siap Hadir di Sidang, Bawa Dokumen Pendidikan dari SD hingga Kuliah
Rekaman Lama Ketua BEM FH UBK Viral Lagi, Pernyataan “Tanpa Tunggangan” Jadi Sorotan Publik
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru