Aksi #IndonesiaSekarat di Surabaya Berujung Ricuh, Ini 11 Tuntutan yang Disuarakan Massa

SURABAYA – Gelombang aksi yang mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali terjadi di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (26/6).

Unjuk rasa yang digelar di depan Gedung Negara Grahadi itu berlangsung hingga malam dan berakhir ricuh setelah aparat keamanan membubarkan massa secara paksa.

Saat malam mulai tiba, aparat kepolisian beberapa kali memberikan peringatan melalui pengeras suara agar peserta aksi menjaga ketertiban dan segera membubarkan diri.

Baca Juga:

• Pengadaan Smartboard Langkat Disebut Berawal dari Arahan Pj Bupati untuk Serap Anggaran SILPA

"Kepada massa aksi kami imbau untuk tertib, sekali lagi kami imbau untuk tertib, massa aksi silakan untuk tertib kemudian membubarkan diri," ujar komandan polisi melalui pengeras suara.

Namun, imbauan tersebut tidak diindahkan.

Massa yang sebagian besar mengenakan pakaian serba hitam tetap bertahan di lokasi.

Sejumlah peserta aksi bahkan melemparkan benda ke arah halaman Gedung Grahadi.

Hingga sekitar pukul 19.00 WIB, sekitar seratus orang masih bertahan di depan gedung.

Situasi kemudian memanas. Polisi mengerahkan pasukan untuk membubarkan massa dengan menggunakan water cannon.

Sejumlah peserta aksi turut diamankan. Setelah massa dipukul mundur dari depan Gedung Grahadi, aparat menutup akses jalan menuju lokasi demonstrasi.

Sebelumnya, sekitar seratus orang yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat sipil, mulai dari mahasiswa, buruh, pelaku UMKM hingga kelompok masyarakat lainnya, menggelar aksi dengan mengatasnamakan Front Anti Kapitalisme.

Aksi dimulai dari kawasan Monumen Kapal Selam di Jalan Pemuda.

Massa kemudian melakukan longmarch menuju Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo.

Sesampainya di lokasi, peserta aksi membentangkan spanduk berukuran besar di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

Mereka kemudian menutup sebagian Jalan Gubernur Suryo sehingga arus lalu lintas dialihkan.

Massa secara bergantian menyampaikan orasi dan membakar sejumlah pakaian serta barang bekas di tengah jalan sebagai bentuk protes.

Juru bicara Front Anti Kapitalisme, Septia, mengatakan aksi tersebut merupakan kelanjutan sekaligus eskalasi dari berbagai aksi protes masyarakat sipil yang sebelumnya telah dilakukan di Surabaya.

"Untuk yang hari ini adalah perpanjangan atau nafas dari perlawanan Kota Surabaya. Seperti yang kita lihat per hari ini apa-apa mahal. Terus bahan pokok juga naik," kata Septia.

Menurut Septia, tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok yang dinilai semakin membebani masyarakat.

Selain itu, massa juga mendesak pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Desa Merah Putih.

Mereka meminta pemerintah memenuhi janji untuk menciptakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat.

Tak hanya mengangkat isu nasional, peserta aksi juga menyoroti persoalan lokal di Jawa Timur.

Mereka mendesak pemerintah menghentikan proyek reklamasi Surabaya Waterfront Land.

"Hentikan reklamasi Surabaya Waterfront Land. Dan bebaskan seluruh tahanan politik dan pulihkan nama baik mereka, termasuk tahanan politik yang disebut dengan nama Komar," ujar Septia.

Septia yang juga mengaku sebagai pelaku UMKM mengatakan kenaikan harga bahan pokok bukan hanya sekadar angka dalam laporan, tetapi telah dirasakan langsung oleh pelaku usaha kecil.

"Itu juga yang dikeluhkan oleh saya selaku pelaku UMKM juga, yang merasa bahwa memang banyak sekali bahan pokok yang naik. Yang kemudian dikeluhkan oleh customer-customer saya. Itu representasi dari saya sendiri selaku pedagang kecil," katanya.

Sebelas Tuntutan Aksi #IndonesiaSekarat

Dalam aksi tersebut, Front Anti Kapitalisme menyampaikan 11 tuntutan kepada pemerintah, yaitu:

1. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
2. Hentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
3. Cabut UU Polri dan UU TNI.
4. Ciptakan lapangan kerja yang layak.
5. Bubarkan Komando Teritorial dan hentikan keterlibatan TNI dalam ranah sipil.
6. Hentikan reklamasi Surabaya Waterfront Land.
7. Bebaskan seluruh tahanan politik dan pulihkan nama baik mereka.
8. Prioritaskan anggaran pendidikan dan kesehatan.
9. Ciptakan dan perbanyak transportasi umum yang layak, inklusif, serta gratis.
10. Bubarkan parlemen dan bangun kuasa rakyat.
11. Akhiri kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi.* (cn/ad)

Pengadaan Smartboard Langkat Disebut Berawal dari Arahan Pj Bupati untuk Serap Anggaran SILPA

Istana Luruskan Pernyataan Prabowo: Bukan Empat Kali Kalah, tapi Belum Diberi Mandat

Tebar Kebahagiaan, Rico Waas Ajak 428 Anak Yatim dan Dhuafa Belanja Baju Baru Sambut 10 Muharram

Kepercayaan Publik ke Polri Capai 82,4 Persen, Sahroni: Buah Kerja Keras Jenderal Sigit

Pemprov Sumut Hentikan Aktivitas Tambang Ilegal di 13 Titik, Pelaku Usaha Diminta Segera Urus Izin

Delapan Lokasi Tambang Ilegal di Deli Serdang Resmi Ditutup, Pemprov Sumut Tegaskan Penertiban Terus Berlanjut