JAKARTA — Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Fathimah Azzahra, terlibat perdebatan dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold Hutagalung saat massa aksi berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2026.
Perdebatan tersebut bermula ketika polisi memblokir pergerakan massa dan meminta mobil komando yang digunakan mahasiswa untuk berbalik arah.
Fathimah mengatakan salah seorang polisi membentak pengemudi mobil komando ketika dirinya tengah berbicara dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat.Baca Juga:
"Ketika sedang berbicara dengan Pak Kapolres, tiba-tiba ada salah satu polisi, tiba-tiba ngomong ke sopir mokom kita untuk disuruh putar balik dengan dibentak-bentak sampai driver kita shock," kata Fathimah di lokasi aksi, Selasa (18/8/2026).
Menurut Fathimah, perlakuan tersebut tidak semestinya terjadi.
Ia mengatakan mobil komando yang digunakan dalam aksi disewa menggunakan uang hasil donasi masyarakat dan menjadi salah satu sarana mahasiswa menyampaikan aspirasi.
Fathimah juga mempertanyakan alasan polisi melarang penggunaan mobil komando di kawasan Sudirman.
Menurut dia, petugas menyebut pengeras suara dari kendaraan tersebut dapat mengganggu aktivitas di gedung-gedung perkantoran.
"Bukan disuruh dipinggirkan, tapi benar-benar disuruh putar balik enggak boleh pakai mokom, alasannya karena semua orang di gedung-gedung ini akan terganggu kalau kita pakai pengeras suara," jelasnya.
Fathimah menilai tindakan tersebut tidak sejalan dengan komunikasi awal antara mahasiswa dan kepolisian yang berkomitmen menjaga aksi tetap aman dan kondusif.
Ketegangan kemudian meningkat hingga terjadi aksi saling dorong antara Fathimah dan salah seorang petugas.
"Di situ perdebatannya terjadi. Pak Reynold sebagai Kapolres bilang bahwa dia akan menjaga anak-anaknya, tapi kenyataannya bawahannya malah menyuruh mobil kita putar balik. Bahkan sampai harus saya dengan polisi ini dorong-dorongan," ungkapnya.
Sementara itu, massa aksi tetap bertahan di depan Plaza UOB, Jalan Jenderal Sudirman. Polisi memasang barrier untuk membatasi pergerakan massa.
Negosiasi antara massa dan aparat masih berlangsung.
Mahasiswa meminta akses dibuka agar mereka dapat melanjutkan aksi menuju kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Koordinator Lapangan Aksi Merebut Kemerdekaan, Hafidz Haernanda, mengatakan massa akan tetap bertahan sampai mendapatkan akses untuk melanjutkan aksi.
"Kami akan terus (bertahan). Kami pusatkan di sini," kata Hafidz di sela-sela orasi, Selasa sore.
Hafidz mengatakan massa tidak menginginkan adanya bentrokan yang menyebabkan korban.
"Apapun resikonya. Ya kalau semisalnya sampai ada tumpah darah pasti enggak," kata dia.
Massa BEM UI Bawa Delapan Tuntutan
Massa yang diperkirakan berjumlah sekitar 500 hingga 700 orang tersebut sebelumnya bergerak dari Kampus Universitas Indonesia menggunakan puluhan angkot.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sedikitnya delapan tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah.
Delapan tuntutan tersebut meliputi:
- Menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
- Menghentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- Mewujudkan reforma agraria sejati.
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
- Mengevaluasi total PSN serta menghentikan MBG dan KDMP.
- Menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta mengembalikan otonomi daerah.
- Menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
- Menghentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YON TP.
Hafidz mengatakan salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah menghentikan apa yang mereka sebut sebagai bentuk penjajahan negara terhadap rakyat.
"Yang pertama adalah hentikan penjajahan negara atas rakyat. Karena kami merasa saat ini, sayangnya, setelah kami dahulu dijajah oleh para penjajah yaitu Belanda, Jepang dan sebagainya, kok kita sekarang merasa masih dijajah oleh pemerintah," kata Hafidz.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
Selain persoalan ekonomi, mereka mempersoalkan pemusatan kekuasaan dan kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD).
Massa meminta otonomi daerah diberikan seluas-luasnya.
Hafidz mengklaim terdapat pandangan dari BEM UI bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berpotensi mengarah pada pemusatan kekuasaan.
"Kami merasa, terutama dari BEM UI punya tesis, bahwa saat ini Prabowo itu ingin menjadi Soeharto, tapi dalam arti yang lebih luas lagi," ujarnya.
Tuntutan mahasiswa juga menyasar revisi Undang-Undang TNI dan Polri serta evaluasi terhadap seluruh aparatur sipil negara (ASN).
Mereka meminta pemerintah menghentikan intervensi TNI dan Polri di ruang sipil.
Mahasiswa juga menolak keberadaan batalyon-batalyon yang disebut akan dibangun di sejumlah daerah.
Menurut Hafidz, penguatan militer di daerah bukan menjadi kebutuhan utama masyarakat.
"Yang dibutuhkan negara ini adalah kesejahteraan," katanya.
Ia menyebut sejumlah kebutuhan masyarakat yang dinilai lebih mendesak, seperti pemenuhan gizi anak, pendidikan, alat tulis, hingga kesehatan mental.
Hafidz juga menyinggung persoalan kesehatan mental anak-anak di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Karena itu, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk wilayah NTT dan Flores.
"Tuntutan terakhir kami adalah meminta pemerintah menetapkan status Bencana Nasional di NTT dan Flores," tegasnya.
Menurut Hafidz, kondisi di NTT dan Flores menjadi keprihatinan mahasiswa.
Ia juga mengkritik pidato Presiden dalam momentum peringatan Hari Kemerdekaan yang menurutnya tidak menyinggung kondisi di wilayah tersebut.
"Ini sangat menyedihkan. Bayangkan, seorang pemimpin negara berpidato di hari kemerdekaan, tidak memperdulikan rakyatnya sama sekali," ucap dia.* (km/ad)
JAKARTA Ketua Umum Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan), Budi Mulyawan atau Cepy, mendorong Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung se
NASIONAL
MEDAN Peluncuran operasional uji coba Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang berbasis bus listrik mendapat sambutan positif dari dunia usaha.
EKONOMI
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menghadirkan Pangasean Siregar, Site Engineer PT Hutama Karya (Persero),
HUKUM DAN KRIMINAL
RIAU Setelah 11 tahun menghilang, Tengku Muhammad Nasir akhirnya ditangkap tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Sektor Jagakarsa mengungkap identitas pria tanpa busana yang diduga memukul sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Sepekan berlalu sejak kasus dugaan keracunan setelah konsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di Berastagi, Kabupaten Karo,
PERISTIWA
MEDAN Polrestabes Medan menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam kasus rudapaksa terhadap seorang remaja berinisial SRA di Kota M
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi pameran foto bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar Pewarta Foto Indone
PEMERINTAHAN
MEDAN Persaingan menuju Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Sumatera Utara mulai mengerucut pada dua nama calon Ketua DPD Partai D
POLITIK
JAKARTA Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai Indonesia tengah menghadapi kondisi darurat angkutan laut. Penilaian itu disampaikan setelah
NASIONAL
