Sentil Anggota DPRD yang Copot Foto Gibran, Istana: Makan Gaji Negara Kok Begitu
JAKARTA Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kepala Ba
POLITIK
JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 87 orang meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu, 15 Agustus 2026.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan jumlah korban meninggal tersebut merupakan data kumulatif hingga Sabtu, 22 Agustus 2026.
"Pada hari ini, secara kumulatif jumlah yang meninggal ada 87 jiwa," ujar Berton dalam konferensi pers di kantor BNPB, Jakarta, Sabtu (22/8).Baca Juga:
Selain korban meninggal, BNPB mencatat 1.298 orang mengalami luka-luka. Dari jumlah tersebut, sebanyak 336 orang mengalami luka berat.
Kabupaten Manggarai Timur menjadi wilayah dengan jumlah korban luka terbanyak, yakni 643 orang.
Selanjutnya Kabupaten Manggarai mencatat 285 orang mengalami luka.
"Jumlah orang-orang yang luka atau korban yang luka ada mencapai 1.298 jiwa, di mana yang luka berat sebanyak 336. Kabupaten Manggarai Timur dengan total 643 jiwa, ini merupakan luka yang terbanyak. Kemudian diikuti Kabupaten Manggarai sebanyak 285 jiwa," tutur Berton.
Gempa susulan yang masih terjadi membuat jumlah warga yang mengungsi terus bertambah. BNPB mencatat sebanyak 150.576 orang kini berada di lokasi pengungsian.
Sejak gempa utama mengguncang NTT pada 15 Agustus, aktivitas gempa susulan masih terus terjadi di sejumlah wilayah.
BNPB mencatat hingga Sabtu telah terjadi 5.012 kali gempa susulan. Gempa susulan terbesar tercatat bermagnitudo 6,2, sedangkan yang terkecil bermagnitudo 1,1.
Dari ribuan gempa susulan tersebut, sebanyak 124 kali gempa dirasakan oleh masyarakat.
"Hingga saat ini gempa susulan masih sering terjadi dan hari ini kami mendapatkan jumlah gempa susulan sebanyak 5.012 kali. Magnitudo terbesar adalah 6,2 sedangkan yang terkecil adalah 1,1. Gempa susulan yang dirasakan warga sebanyak 124 kali," ucap Berton.
Dampak gempa juga terlihat dari kerusakan bangunan. BNPB mencatat 53.971 rumah mengalami kerusakan di sejumlah kabupaten di NTT.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 19.006 rumah rusak berat, 11.777 rumah rusak sedang, dan 23.188 rumah rusak ringan.
Kerusakan tersebar di tujuh kabupaten.
Kabupaten Nagekeo tercatat mengalami kerusakan pada 4.829 rumah. Sebanyak 1.702 rumah rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan.
Kabupaten Ende mencatat 3.953 rumah rusak, terdiri atas 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.
Sementara Kabupaten Manggarai mengalami kerusakan pada 7.045 rumah. Rinciannya 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan.
Kerusakan terbesar tercatat di Kabupaten Manggarai Timur, dengan total 17.039 rumah.
Sebanyak 6.713 rumah masuk kategori rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.
Di Kabupaten Manggarai Barat, BNPB mencatat 9.402 rumah rusak. Sebanyak 3.334 rumah rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan.
Kemudian Kabupaten Ngada mencatat 8.129 rumah rusak, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.
Adapun Kabupaten Sikka mencatat 3.574 rumah rusak. Rinciannya 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.
BNPB menegaskan jumlah kerusakan rumah tersebut masih bersifat sementara.
Petugas di lapangan masih melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan data yang dihimpun sesuai kondisi sebenarnya.
"Saat ini, data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa telah diperoleh untuk Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka," jelas Berton.
Untuk Kabupaten Manggarai, proses penginputan data masih berlangsung dan ditargetkan selesai dalam satu hingga dua hari.
Khusus di Kabupaten Nagekeo, proses verifikasi telah dilakukan selama dua hari oleh pemerintah daerah menggunakan instrumen pendataan BNPB.
Menurut Berton, data yang telah diverifikasi dan dinyatakan valid nantinya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah.
Namun, apabila hasil pemeriksaan sampel BNPB menunjukkan adanya ketidaksesuaian, verifikasi ulang akan dilakukan.
"Apabila hasil verifikasi telah dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, maka akan dilakukan verifikasi ulang untuk memastikan akurasinya," katanya.
Pendataan kerusakan rumah menjadi bagian penting dalam penanganan pascagempa.
BNPB dan pemerintah daerah menggunakan data tersebut untuk menghitung kebutuhan petugas yang akan melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.
Rumah yang masuk kategori rusak berat menjadi perhatian khusus karena datanya akan digunakan sebagai salah satu dasar untuk menentukan kebutuhan hunian sementara (huntara) dan dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.
"Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak," tuturnya.
Dengan jumlah korban meninggal, korban luka, pengungsi, serta kerusakan rumah yang terus diperbarui, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam penanganan darurat dan pemulihan masyarakat terdampak gempa NTT.* (cnbb/ad)
JAKARTA Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kepala Ba
POLITIK
KUTACANE Banjir dan tanah longsor menerjang tiga desa di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras. Benc
PERISTIWA
JAKARTA Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta pemerintah mengkaji ulang wacana siswa tidak lagi otomatis naik kelas mula
PENDIDIKAN
JAKARTA Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyiapkan tambahan dana investasi hingga US 1 miliar atau sekitar R
EKONOMI
JAKARTA Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sigit Widodo membandingkan latar belakang pendidikan Presiden ke3 RI BJ Habibie deng
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Silaturahmi Akbar Ikatan Keluarga Aceh
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra enggan mengomentari putusan Mahkamah Kons
NASIONAL
MEDAN Dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami 17 siswa SD Negeri 060870 Medan mendapat sorotan dari DPD PDI Perjuangan Su
PERISTIWA
MEDAN Kondisi siswa SD Negeri 060879 Medan yang diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai membaik
PERISTIWA
JAKARTA Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memeriksa enam petugas terkait pemberian pembebasan bersyarat kepada terpidana Mu
NASIONAL