Puan Pastikan RUU Perampasan Aset Rampung Paling Lambat 15 Desember 2026
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset ditargetkan rampung paling lambat 1
NASIONAL
SIMALUNGUN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simalungun meminta pemerintah kecamatan hingga nagori dan kelurahan memperketat pemantauan wilayah.
Imbauan itu disampaikan menyusul kondisi cuaca yang berpotensi memicu bencana, seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrem.
Kepala BPBD Simalungun, Budiman Silalahi, mengatakan kesiapsiagaan perlu ditingkatkan sejak dini.Baca Juga:
Ia meminta camat, lurah, dan pangulu mengetahui kondisi wilayah masing-masing, terutama daerah yang memiliki potensi terdampak bencana.
"Mari kita tingkatkan lagi kesiapsiagaan di wilayah kerja masing-masing terhadap potensi banjir, longsor, cuaca ekstrem dan bencana lainnya," kata Budiman, Rabu (26/8/2026).
Menurut Budiman, pemantauan secara langsung penting dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi di lapangan.
Pemerintah di tingkat kecamatan dan desa diharapkan tidak menunggu hingga bencana terjadi untuk mengambil langkah.
Budiman mengatakan informasi dari lapangan menjadi salah satu bagian penting dalam penanganan bencana.
Semakin cepat laporan diterima, semakin cepat pula pemerintah dapat menentukan langkah yang diperlukan.
Karena itu, BPBD meminta setiap kejadian maupun perubahan situasi kebencanaan segera dilaporkan kepada BPBD atau pemerintah setempat.
"Kita tingkatkan koordinasi efektif lintas sektor," ujarnya.
Ia juga meminta aparat di wilayah masing-masing aktif menyampaikan perkembangan kondisi daerahnya kepada BPBD.
"Mohon agar dapat menginformasikan kejadian kebencanaan ataupun perkembangan kebencanaan di daerah masing-masing," katanya.
Selain pemerintah daerah, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca dan kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal.
Warga yang melihat air mulai meluap, munculnya retakan atau pergerakan tanah, maupun tanda lain yang berpotensi mengarah pada bencana diminta segera melapor kepada aparat setempat.
BPBD menilai kesiapsiagaan perlu dilakukan sebelum kondisi memburuk.
Pemantauan yang rutin dan penyampaian informasi secara cepat diharapkan dapat mempercepat penanganan apabila terjadi bencana.
Dengan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat kewilayahan, dan masyarakat, potensi dampak banjir, longsor, maupun cuaca ekstrem di Kabupaten Simalungun diharapkan dapat ditekan.* (mi/ad)
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset ditargetkan rampung paling lambat 1
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk menghadiri sekaligus membuka secara resmi Muktamar ke35 Nahdlatul Ulam
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui penjualan eks Kapal Republik Indonesia (KRI) Ki Hajar Dewantara364 melalui mekanisme lelang. Persetuju
NASIONAL
JAKARTA Hasil survei Data Survei Indonesia (DSI) menunjukkan 62,4 persen responden menilai pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto s
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi menyatakan kesiapannya untuk hadir langsung dalam persidangan perkara dugaan fitnah dan
HUKUM DAN KRIMINAL
LAMPUNG UTARA Polisi menyelidiki temuan benda menyerupai peluru mimis senapan angin di dalam potongan daging sapi yang menjadi menu Prog
PERISTIWA
SOLO Sidang gugatan perdata terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Kamis, 27 Ag
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi salah satu tuntutan dalam aksi demonstrasi yang berlangsung pada K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah mahasiswa Universitas Terbuka (UT) bersama warga lainnya tertahan saat hendak menuju Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat,
PERISTIWA