Puan Pastikan RUU Perampasan Aset Rampung Paling Lambat 15 Desember 2026
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset ditargetkan rampung paling lambat 1
NASIONAL
Kondisi ini kembali menimbulkan keresahan masyarakat karena pola pemadaman tersebut dinilai dapat mengganggu aktivitas sekaligus membuat warga kembali khawatir terhadap kondisi peralatan elektronik di rumah masing masing.
Warga juga mengaku telah berupaya menghubungi petugas PLN melalui sambungan telepon untuk memperoleh informasi mengenai gangguan tersebut.
Namun, menurut pengakuan warga, jawaban yang diterima hanya diminta bersabar karena proses pemulihan sedang diupayakan.
Sementara ketika keluhan disampaikan melalui pesan WhatsApp, warga mengaku tidak mendapatkan respons.
Padahal, menurut warga, sebelumnya terdapat petugas PLN dari ULP Tanjung Pura yang pernah menghubungi masyarakat melalui telepon maupun WhatsApp setelah laporan disampaikan melalui PLN Mobile.
Nomor tersebut kemudian menjadi salah satu jalur yang digunakan warga untuk menyampaikan laporan ketika terjadi pemadaman.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan yang lebih luas.
Apakah frekuensi pemadaman dan pola gangguan listrik di suatu wilayah telah menjadi bagian dari evaluasi terhadap mutu pelayanan kepada pelanggan.
Masyarakat juga menyoroti Tingkat Mutu Pelayanan atau TMP sebagai salah satu tolok ukur kualitas pelayanan kelistrikan.
Dari sudut pandang pelanggan, keandalan pasokan listrik, kecepatan penanganan gangguan serta koreksi terhadap pelayanan menjadi hal penting yang semestinya dapat dirasakan secara nyata.
Bagi warga, pelayanan listrik tidak hanya diukur dari seberapa cepat listrik kembali menyala setelah padam.
Keandalan jaringan dan kemampuan mencegah gangguan berulang juga menjadi bagian penting dari kualitas pelayanan.
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset ditargetkan rampung paling lambat 1
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk menghadiri sekaligus membuka secara resmi Muktamar ke35 Nahdlatul Ulam
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui penjualan eks Kapal Republik Indonesia (KRI) Ki Hajar Dewantara364 melalui mekanisme lelang. Persetuju
NASIONAL
JAKARTA Hasil survei Data Survei Indonesia (DSI) menunjukkan 62,4 persen responden menilai pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto s
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi menyatakan kesiapannya untuk hadir langsung dalam persidangan perkara dugaan fitnah dan
HUKUM DAN KRIMINAL
LAMPUNG UTARA Polisi menyelidiki temuan benda menyerupai peluru mimis senapan angin di dalam potongan daging sapi yang menjadi menu Prog
PERISTIWA
SOLO Sidang gugatan perdata terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Kamis, 27 Ag
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi salah satu tuntutan dalam aksi demonstrasi yang berlangsung pada K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah mahasiswa Universitas Terbuka (UT) bersama warga lainnya tertahan saat hendak menuju Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat,
PERISTIWA