Negosiasi Gas Andaman Mandek, Akademisi USK Minta Tim PoD Aceh Dirombak
BANDA ACEH Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Nasrul Zaman, mendesak Pemerintah Aceh melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Tim Pl
EKONOMI
SUMUT -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) akan melakukan intervensi masif terhadap hama lalat buah yang telah merusak tanaman jeruk di Kabupaten Karo sejak 2014.
Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan kejayaan Jeruk Karo, yang dahulu menjadi primadona buah jeruk nasional.
Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menjelaskan bahwa program penanggulangan hama lalat buah akan dimulai dengan pendataan, penyusunan teknis penanggulangan, serta sosialisasi kepada petani secara serentak di seluruh wilayah Karo. Hal ini dilakukan agar para petani memiliki pemahaman yang sama dalam penanganan hama tersebut.
"Langkah pertama kita akan intervensi serangan lalat buah, tentu dengan mendata, menyusun teknis penanggulangan, dan sosialisasi yang harus dilakukan secara serentak," ujar Bobby saat memimpin rapat koordinasi produksi dan hilirisasi komoditas jeruk di Medan, Rabu (21/5/2025).
Menurut data yang dihimpun oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumut, sekitar 87,1% lahan jeruk di Kabupaten Karo telah diserang oleh lalat buah, yang menyebabkan penurunan produksi jeruk hingga 40-50%. Akibatnya, banyak petani enggan menanam jeruk kembali, karena hasil yang menurun drastis.
Namun, meskipun menghadapi masalah besar, Bobby optimistis bahwa Sumut masih memiliki peluang untuk menjadi produsen jeruk terbesar di Indonesia, bahkan dapat bersaing di pasar internasional. "Dengan kondisi seperti ini saja kita masih nomor dua secara nasional. Kalau dimaksimalkan, bisa jadi nomor satu," tegasnya.
Pakar kultur jaringan, Luthfi Aziz Mahmud Siregar, menekankan pentingnya pendekatan kolektif dalam menangani hama lalat buah. Ia menambahkan, edukasi petani menjadi kunci agar penanggulangan hama ini dapat efektif.
"Penanganannya harus menyeluruh, tidak hanya di lahan jeruk, tetapi juga di zona sekitarnya. Petani harus tahu pentingnya sanitasi dan pengelolaan buah yang rusak akibat hama," kata Luthfi.
Bupati Karo, Antonius Ginting, menyambut baik perhatian dari pemerintah pusat dan Pemprov Sumut terhadap sektor hortikultura di Kabupaten Karo. "Ini mimpi kami yang belum terwujud. Kalau penanganan ini berhasil, dalam enam bulan ke depan produksi bisa meningkat lebih dari 40%," ujar Ginting dengan penuh harap.
Dengan rencana intervensi yang terkoordinasi dengan baik, Pemprov Sumut berharap bisa mengembalikan kejayaan jeruk Karo dan memperkuat posisi Sumut sebagai salah satu penghasil jeruk terbaik di Indonesia dan dunia.*
(bs/j006)
BANDA ACEH Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Nasrul Zaman, mendesak Pemerintah Aceh melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Tim Pl
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan akhir pekan, Jumat, 5 Juni 2026.
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali dibuka di zona merah pada perdagangan Jumat, 5 Juni 2026. Pelemahan indeks komposit p
EKONOMI
JAKARTA Harga emas logam mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau bervariasi pada perdagangan Jumat, 5 Juni 2026. Harga ema
EKONOMI
BANDA ACEH Analis kebijakan publik sekaligus akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Nasrul Zaman, menilai rencana pengembangan Lapanga
EKONOMI
MEDAN Sebanyak 1.092 peserta tercatat akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke40 Tingkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun
PEMERINTAHAN
BANGKA TENGAH Komunikasi antara insan pers dan TNI di Bangka Belitung kembali diperkuat melalui audiensi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro
NASIONAL
JAKARTA Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak pemerintah membuka secara transparan seluruh data terka
NASIONAL
MEDAN Persidangan perkara dugaan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite menggunakan jeriken di Pengadilan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menunda penandatanganan Persetujuan Plan of Develop
NASIONAL