Target 7,3 Juta Orang, Cek Kesehatan Gratis Sumut Baru Menjangkau 2,8 Juta Warga
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut) menyebut pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjadi salah
KESEHATAN
MOJOKERTO– PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan komitmennya dalam menjaga ketersediaan (availability) dan keterjangkauan (affordability) pupuk bersubsidi demi mendukung produktivitas pertanian nasional dan target swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengungkapkan kapasitas produksi perusahaan saat ini mencapai 14,5 juta ton pupuk per tahun, jauh melebihi alokasi pupuk bersubsidi pemerintah sebesar 9,55 juta ton untuk tahun 2025.
"Kalau ngomong availability kita aman, hingga Mei 2025 kami sudah menyalurkan lebih dari 3 juta ton dari alokasi 9,5 juta ton. Saat ini masih tersedia stok pupuk sebanyak 2 juta ton, terdiri dari 1,4 juta ton pupuk bersubsidi dan 600 ribu ton pupuk nonsubsidi," ujar Rahmad dalam acara Rembuk Tani di Mojokerto, Jawa Timur, Minggu (1/6/2025).
Stok pupuk bersubsidi tersebut telah tersebar di 27.000 kios resmi di seluruh Indonesia dan sudah bisa ditebus oleh petani yang memenuhi syarat dan ketentuan.
Untuk memastikan hal ini, Pupuk Indonesia mengoptimalkan teknologi digital melalui aplikasi i-Pubers yang membantu petani mengetahui alokasi pupuk mereka secara transparan dan real-time.
"Melalui command center, kami dapat memantau stok pupuk secara nasional, baik data numerik maupun visual, memastikan pupuk tersedia dan bisa ditebus petani yang berhak," tambah Rahmad.
Penyederhanaan Regulasi Percepat Penyaluran
Rahmad menyoroti peran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 yang menyederhanakan regulasi penyaluran pupuk bersubsidi, mengatasi hambatan birokrasi yang selama ini menghalangi distribusi pupuk meski stok melimpah.
"Mulai 1 Januari 2025, seluruh petani di Indonesia bisa menebus pupuk bersubsidi tanpa hambatan regulasi yang berlapis. Ini merupakan pencapaian sejarah dan hasil gotong royong antar kementerian terkait," ujarnya.
Efisiensi dan Revitalisasi untuk Harga Terjangkau
Untuk menjaga keterjangkauan harga pupuk, Pupuk Indonesia terus meningkatkan efisiensi produksi dan melakukan revitalisasi pabrik.
Contohnya, pembangunan pabrik baru di Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang yang menggantikan dua pabrik lama, mampu menghemat hingga Rp 1,5 triliun per tahun.
"Keterjangkauan harga pupuk memang tanggung jawab pemerintah, namun kami juga bertanggung jawab memproduksi pupuk secara efisien agar subsidi dapat tepat sasaran dan berkelanjutan," tutup Rahmad.
Dengan langkah strategis ini, Pupuk Indonesia optimis mendukung keberhasilan swasembada pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia di tahun 2025.*
(sn/a008)
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut) menyebut pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjadi salah
KESEHATAN
MANDAILING NATAL Bandar Udara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, menyatakan siap
PARIWISATA
JAKARTA Perbedaan pandangan di internal tim hukum Roy Suryo kembali menjadi perhatian setelah putusan praperadilan terkait perkara dugaa
HUKUM DAN KRIMINAL
LOS ANGELES Laga seru akan tersaji pada babak perempat final Piala Dunia 2026 saat Timnas Spanyol menghadapi Belgia. Pertandingan yang m
OLAHRAGA
DILI Presiden ke5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Timor Leste, Kay Ral
NASIONAL
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyatakan Ahmad Dedi alias Dedi Congor menerima uang sebesar R
HUKUM DAN KRIMINAL
LOMBOK BARAT Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kepala daerah dan aparat keamanan ikut mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergiz
NASIONAL
JAKARTA Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah me
SOSOK
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong seluruh pengelola media sosial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono bersama jajaran Kementerian Koperasi, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi
EKONOMI