Untuk menjaga validitas data, uji laboratorium dilakukan di 13 fasilitas pengujian di 10 provinsi.
"Kami tidak ingin ceroboh. Ini sangat sensitif. Karena itu, seluruh pengujian dilakukan melalui 13 laboratorium untuk menjamin akurasi," tegas Menteri Pertanian.
Pemerintah memberi waktu dua pekan kepada pelaku usaha untuk memperbaiki praktik perdagangan mereka.
Bila dalam jangka waktu tersebut masih ditemukan pelanggaran, tindakan hukum akan diambil.
"Mulai hari ini kami minta berbenah. Jangan lagi menjual beras di atas HET. Periksa kembali merek dan distribusi masing-masing. Jika dua minggu ke depan belum ada perubahan, kami akan bertindak tegas," tegas Mentan.
Temuan ini menjadi alarm serius bagi sistem distribusi dan pengawasan pangan nasional.
Di tengah surplus produksi dan prestasi Indonesia yang kini berada di peringkat keempat produsen beras dunia, praktik curang semacam ini dinilai mengancam kepercayaan publik dan stabilitas harga pangan nasional.*
(km/a008)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, terus tancap gas mewujudkan transformasi digital di provinsi yang d
Pemerintahan
NIAS SELATAN Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Markas Besar TNI menggelar kegiatan sos
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Dalam upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Pemerintahan
MEDAN Universitas AlAzhar (UA) resmi menggelar kuliah perdana bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 20252026 dengan mengusung tema Pen
Pendidikan
BINJAI Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus memperluas cakupan program i
Kesehatan
TEBING TINGGI Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi berkomitmen merevitalisasi sejumlah aset strategis milik daerah pada Tahun Anggaran
Pemerintahan
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mewujudkan daerah yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabi
Pemerintahan
DENPASAR Menanggapi beredar kabar terkait pembangunan Bandara Bali Utara di sejumlah media, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Pro
Nasional
TABANAN Dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan publik di sektor pertanahan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tabanan mendorong
Pemerintahan
