JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan tambahan pagu anggaran sebesar Rp22,11 triliun untuk tahun anggaran 2026.
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Trenggono menjelaskan bahwa tambahan anggaran dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional, mulai dari swasembada pangan, pembangunan kampung nelayan, hingga belanja pegawai dan operasional kementerian.
Baca Juga:
"Usulan tambahan anggaran ini ditujukan untuk menunjang kebutuhan belanja pegawai, pelayanan publik, serta pelaksanaan tugas dan fungsi KKP," ujar Trenggono dalam rapat.
Dari total usulan Rp22,11 triliun, sebesar Rp13,12 triliun dialokasikan untuk mendanai empat program prioritas KKP, yakni:
Baca Juga:
- Pengembangan Tambak Garam Menuju Swasembada Pangan: Rp738 miliar
- Pembangunan 500 Kampung Nelayan Merah Putih: Rp11,28 triliun
- Pengembangan dan Operasional Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) Karawang: Rp712 miliar
- Revitalisasi Laboratorium Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan: Rp382 miliar
Trenggono menekankan bahwa program-program tersebut sejalan dengan target nasional dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis sumber daya kelautan dan perikanan.
Sementara itu, tambahan anggaran sebesar Rp8,99 triliun dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan operasional. Termasuk di dalamnya:
- Gaji CPNS dan PPPK: Rp399,66 miliar untuk 3.361 formasi baru
DELI SERDANG Muhammad Razali dan Budi Syahputra alias Kecut resmi mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mel
Hukum dan Kriminal
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) akhirnya mengungkap identitas wanita yang berada di dalam mobil dinas Propam Polres Tapanuli Selatan (
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Pangan bersama Kementerian Pertanian saat ini ten
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah bersama DPR untuk segera merevisi UndangUndang Nomor 13 Tahun 1998
Nasional
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 8,3 juta pekerja telah menerima Bantuan Subsidi Upah
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah lanjutan dalam pengusutan kasus dugaan tindak pidana korups
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Perayaan Hari Ulang Tahun ke79 Bhayangkara RI tahun ini menyisakan sorotan tajam publik, bukan hanya karena kemeriahan acaranya,
Nasional
PENAJAM PASER UTARA Operasi penertiban arena sabung ayam ilegal digelar oleh gabungan personel TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praj
Hukum dan Kriminal
NIAS SELATAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Nias Selatan resmi menetapkan dan menahan tersangka berinisial MZ, Bendahara Pengeluaran Dinas Pek
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dengan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dari lima tahu
Politik