DPR Desak Karhutla Ditetapkan Bencana Nasional: “Kalimantan Seperti Setengah Neraka”
JAKARTA Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimanta
NASIONAL
JEMBRANA — Polres Jembrana melalui Bhabinkamtibmas Desa Pulukan terus berupaya mendorong ketahanan pangan masyarakat dengan mengawal program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B).
Pada Selasa (26/8), Bhabinkamtibmas mendampingi salah seorang warga, Finda Yanti, yang mengelola lahan tanaman lombok di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana.
Dalam kegiatan tersebut, Bhabinkamtibmas bersama pemilik lahan melakukan pemantauan perkembangan tanaman lombok sekaligus berdiskusi terkait upaya pemeliharaan agar hasil panen dapat lebih optimal.
Melalui dialog langsung, warga berbagi pengalaman dan menyampaikan sejumlah kendala yang ditemui dalam pengelolaan lahan pertanian.
Kegiatan ini menjadi wujud nyata dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan yang berbasis pada rumah tangga.
Kabag SDM Polres Jembrana, AKP I Putu Budi Santika, S.H., saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa pendampingan yang dilakukan personel kepolisian bukan hanya sekadar menjaga keamanan, melainkan juga memberikan motivasi kepada masyarakat agar memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan bergizi.
"Kami berharap melalui program ini masyarakat semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Tanaman sederhana seperti lombok dapat menjadi contoh nyata bahwa pekarangan rumah bisa memberikan manfaat signifikan. Polres Jembrana akan terus mendukung upaya yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Dengan keterlibatan langsung masyarakat, program Pekarangan Pangan Bergizi diharapkan mampu menjadi gerakan bersama dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan antara Polri dan warga.*
JAKARTA Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimanta
NASIONAL
NIAS BARAT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran Rp 5,3 miliar untuk merehabilitasi Puskesmas Mandrehe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengkhawatirkan adanya praktik pembelian rumah susun (rusun) untuk
EKONOMI
JAKARTA Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 3 Tahun 2026 dinilai dapat mengubah strategi tersangka dan kuasa hukumnya d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat politik Center for Indonesian Reform (CIR), Subhan Akbar, menilai peluang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk ma
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke7 RI Joko Widodo menghadiri prosesi akad nikah Kepala Sekretaris Presiden (Kasespri) R
NASIONAL
JAKARTA Nama Mulyono alias Nono muncul dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Ranmor Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh mengungkap kasus dugaan perampasan sepeda motor di wilayah huku
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah tokoh nasional menghadiri akad nikah Kepala Sekretaris Pribadi Presiden Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah, dengan Chika
NASIONAL
JAKARTA Harga emas Antam bergerak fluktuatif sepanjang pekan terakhir, 1723 Agustus 2026. Meski sempat turun cukup dalam, harga emas ba
EKONOMI