Mentan Amran Ultimatum 300 Perusahaan Sawit yang Tak Naikkan Harga TBS: Ini Anomali

JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengeluarkan ultimatum kepada sekitar 270 hingga 300 perusahaan kelapa sawit yang diduga belum menyesuaikan kenaikan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

Pemerintah bersama Satuan Tugas Pangan Polri akan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

Langkah itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi Pengembangan dan Stabilisasi Harga TBS Kelapa Sawit yang dipimpin Mentan Amran di Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.

Baca Juga:

• Mentan Sebut Harga TBS Sawit Anjlok di Tengah Kuatnya Dolar AS: Ini Kondisi Anomali

Rapat dihadiri asosiasi petani, pelaku usaha, eksportir, perusahaan refinery, Satgas Pangan Polri, serta jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus dari 25 provinsi sentra sawit.

"Hari ini kita sepakat tidak ada lagi harga yang turun. Harus naik seperti kondisi semula. Bahkan bila perlu naik lebih tinggi," kata Amran dalam rapat tersebut.

Amran menilai penurunan harga TBS yang terjadi di sejumlah daerah tidak sejalan dengan kondisi pasar global.

Ia menyebut harga minyak sawit mentah (CPO) dunia dan nilai tukar dolar Amerika Serikat justru mengalami kenaikan signifikan.

Menurut dia, harga CPO dunia tercatat naik hingga 47 persen, sementara dolar AS menguat lebih dari 10 persen terhadap rupiah.

Namun di saat yang sama, harga TBS petani justru turun hingga sekitar 17 persen di sejumlah wilayah.

"Ini anomali. Tidak ada alasan harga tidak kembali normal, bahkan seharusnya naik sekitar 10 persen dari harga sebelumnya," ujar Amran.

Pemerintah, kata Amran, akan menelusuri perusahaan yang belum menyesuaikan harga sesuai ketentuan daerah.

Data perusahaan tersebut akan diserahkan kepada Satgas Pangan Polri serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus di berbagai daerah untuk dilakukan pemeriksaan.

Ia menegaskan negara tidak akan membiarkan praktik yang merugikan petani, mengingat sekitar 15 juta masyarakat bergantung pada komoditas kelapa sawit.

"Tidak boleh kita rugikan petani. Kalau harga dunia naik dan kurs naik, tetapi harga di petani turun, itu tidak masuk akal," kata dia.

Amran juga menyebut persoalan harga TBS menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengaku sempat menerima komunikasi langsung dari Presiden untuk memastikan kebijakan pemerintah berpihak kepada petani sawit.

"Perintah Bapak Presiden sangat jelas, bela petani. Harga TBS harus kembali normal, bahkan naik mengikuti pergerakan pasar," ujarnya.

Dalam evaluasi rapat tersebut, sekitar 70 persen harga TBS di berbagai daerah dilaporkan mulai mengalami pemulihan.

Namun pemerintah menargetkan normalisasi penuh dalam waktu dekat, termasuk memastikan keseragaman harga di tingkat pabrik kelapa sawit (PKS) dan petani.

Amran menegaskan tidak akan ada kompromi bagi perusahaan yang belum menyesuaikan harga.

"Mulai hari ini tidak ada lagi kompromi. Yang belum menyesuaikan akan kami periksa," kata dia.

Selain penertiban harga, pemerintah juga mendorong penguatan ekosistem industri sawit melalui hilirisasi dan pengembangan bioenergi.

Program tersebut mencakup pengembangan biodiesel hingga bioetanol untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Amran menegaskan Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia harus memastikan petani menjadi pihak pertama yang merasakan manfaat kenaikan harga komoditas tersebut.

"Kita ingin petani sejahtera, pengusaha juga sejahtera. Pemerintah menjadi penyeimbang agar ekosistem berjalan adil," ujarnya.*

(sp/ad)

Mentan Sebut Harga TBS Sawit Anjlok di Tengah Kuatnya Dolar AS: Ini Kondisi Anomali

Patroli Gabungan Anti Narkoba dan Geng Motor Digelar di Asahan, Sejumlah Tempat Hiburan Malam Diperiksa

Run For Garbage 2026 Semarakkan CFD Medan, Ratusan Peserta Lari Sambil Kampanyekan Lingkungan

Kapolri Respons Usulan Sipil Bisa Isi Jabatan Utama di Polri: Sudah Ada Mekanisme Resiprokal

Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit Tembus Rp75.700 per Kg, Bawang Merah Rp54.350

BULOG Sumut Genjot Beras SPHP dan Bantuan Pangan, Stok Aman Harga Tetap Stabil