Rapat Revisi UU TNI di Hotel Diprotes Masyarakat Sipil, Rocky Gerung Ikut Curiga Ada Draft Misterius?

JAKARTA– Rencana revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menuai kontroversi setelah diketahui bahwa pembahasan dilakukan di sebuah hotel, bukan di gedung DPR seperti biasanya.

Sejumlah kelompok masyarakat sipil pun melayangkan protes keras, menilai proses tersebut tidak transparan dan berpotensi mengancam prinsip demokrasi.

Rocky Gerung, akademisi dan pengamat politik, turut menyoroti isu ini. Ia mencurigai adanya "draft misterius" yang diselipkan dalam pembahasan tersebut.

Baca Juga:

• Rocky Gerung: Isu Fufufafa & Ijazah Jokowi Akan Muncul Lagi Usai Amnesti Hasto dan Tom Lembong
• Siapa Salsabila Syaira? Wanita yang Digandeng Rocky Gerung di Resepsi Luna Maya

"Ada yang tidak wajar jika pembahasan UU strategis seperti ini dilakukan di luar ruang sidang resmi DPR. Kita patut curiga ada agenda tersembunyi yang ingin diselipkan tanpa pantauan publik," ujar Rocky Gerung dalam keterangannya, Sabtu (15/3/2025).

Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai proses pembahasan ini mencederai prinsip keterbukaan yang seharusnya dijunjung dalam pembuatan kebijakan publik.

Baca Juga:

• DPR Dinilai Tak Serius Ikuti Sidang Uji Formil UU TNI di MK, Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Keras
• Rocky Gerung Sentil Ijazah Jokowi, Soroti Pasar Pramuka sebagai Lokus Pemalsuan

"Kami mendesak DPR untuk menghentikan pembahasan ini dan memindahkannya ke forum yang lebih terbuka agar publik dapat berpartisipasi," ujar perwakilan koalisi tersebut.

Sementara itu, pihak DPR yang diwakili oleh Ketua Komisi I DPR RI membantah adanya niat untuk menyembunyikan sesuatu. Menurutnya, pemilihan hotel sebagai lokasi pembahasan dilakukan untuk alasan kenyamanan dan efektivitas kerja.

"Kami tidak bermaksud menutup-nutupi. Semua pembahasan tetap dilakukan secara resmi dan sesuai prosedur," jelasnya.

Namun, sejumlah pihak tetap khawatir bahwa substansi dalam revisi UU TNI ini berpotensi memperluas peran militer dalam ranah sipil, yang dianggap bertentangan dengan semangat reformasi.

Perkembangan terkait revisi UU TNI ini akan terus dipantau, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap tatanan demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia.